Sumba Barat Daya-tipikorinvestigasinews.id-Barisan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pengadaan APBN tahun 2025 tampak memenuhi separuh halaman Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat Daya (SBD). Selasa 21 April 2016
Namun, kehadiran alat-alat tersebut justru menciptakan kontras yang tajam dengan kondisi di lahan-lahan pertanian warga yang kini mulai memasuki fase kritis.
Dalam wawancara di depan rumah jabatan pada Jumat (27/03/2026), Bupati Sumba Barat Daya menegaskan bahwa alat-alat tersebut merupakan bantuan pusat yang baru tiba dan distribusinya masih harus menunggu mekanisme serta petunjuk teknis tata kelola.
“Nanti masyarakat mana yang minta baru kita kasih, diatur oleh dinas. Sekarang kan belum saatnya olah lahan,” jelas Bupati.
Pacu Waktu di Musim Tanam Kedua (MT2)
Pernyataan mengenai “belum saatnya olah lahan” justru dibantah oleh realita di lapangan. Musim Tanam Pertama (MT1) memang telah usai, namun saat ini para petani justru sedang berada di ambang Musim Tanam Kedua (MT2) yang sangat bergantung pada kecepatan pengolahan tanah.
Seorang petani di wilayah Waijewa yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kegelisahannya. Ia menyebut bahwa setiap hari yang terbuang tanpa traktor adalah ancaman bagi produktivitas lahan mereka.
“Kami sekarang menghadapi persiapan MT2. Kami butuh traktor besar segera karena traktor tangan milik pribadi sudah rusak. Kalau harus menunggu birokrasi yang lama di rumah jabatan, kami bisa telat tanam dan gagal panen,” ungkap sumber tersebut dengan nada getir.
Beban PAD Rp20 Juta dan Tersendatnya Pupuk
Kondisi ini diperparah dengan keluhan para Ketua Kelompok Tani (Poktan) mengenai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada mereka. Kebijakan setoran PAD sebesar Rp20.000.000 per traktor per tahun dinilai mencekik leher petani di tengah karut-marutnya distribusi pupuk.
“Untuk menyukseskan swasembada pangan Bapak Presiden, tidak cukup hanya dengan mengirim alat. Bagaimana kami bisa setor PAD 20 juta setahun kalau pupuk sering terlambat dan hasil panen tidak maksimal karena kekurangan alat saat pengolahan?” ujar salah satu Ketua Poktan yang berbeda.
Investigasi: Urgensi atau Birokrasi?
Publik kini menunggu langkah cepat dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Alasan “menunggu petunjuk pusat” sementara alat sudah berada di depan mata seringkali menjadi ganjalan bagi petani yang bekerja dengan kalender alam, bukan kalender birokrasi.
Keberpihakan pemerintah sedang diuji. Apakah Alsintan tersebut akan segera menderu di sawah-sawah warga untuk mendukung MT2, atau tetap membisu sebagai pajangan di rumah jabatan sementara petani Waijewa terus tertinggal oleh musim?
Reporter: Gunter Guru Ladu Meha
____________________________________________
