Aceh Singkil | Tipikorinvestigasinews.id ~ Koordinator Lapangan Gerakan Masyarakat Kemukiman Pemuka (GEMUKA), Buyung Sanang Manik, memberikan klarifikasi tegas terkait video viral yang memperlihatkan sejumlah ibu-ibu berjoget di teras Kantor Bupati Aceh Singkil saat aksi demonstrasi, Senin (08/06/2026). Menurutnya, insiden tersebut tidak boleh dilihat secara parsial, melainkan sebagai manifestasi dari kondisi daerah yang sedang “tidak baik-baik saja.”
Spontanitas di Tengah Ketidakpastian Buyung menjelaskan bahwa aksi tersebut muncul secara spontan akibat kejenuhan massa yang menunggu kepastian dari Bupati Aceh Singkil. Masyarakat datang jauh-jauh untuk menuntut hak-hak korban banjir dan tanah longsor tahun 2025 yang hingga kini belum terealisasi.
“Masyarakat datang membawa harapan besar, namun mereka dipaksa menunggu dalam waktu yang sangat lama tanpa kejelasan. Peristiwa itu adalah gambaran nyata betapa frustrasinya rakyat terhadap birokrasi saat ini,” ujar Buyung, Selasa (09/06/2026).
Sentilan untuk Aparat dan Pemerintah Menanggapi kritik dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengenai marwah daerah, Buyung justru melontarkan pertanyaan balik kepada pihak pemerintah. Ia menyayangkan sikap pasif para pejabat dan aparat penegak qanun yang berada di lokasi saat kejadian.
“Di sana ada ASN, Satpol PP, hingga personel Wilayatul Hisbah (WH). Jika tindakan itu dianggap mencederai marwah daerah, mengapa tidak ada satu pun dari unsur pemerintah yang melakukan pembinaan atau pencegahan di tempat? Jangan hanya menyalahkan penyelenggara aksi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pihak GEMUKA sengaja tidak mengambil tindakan represif terhadap emak-emak tersebut demi menjaga kondusivitas. Langkah keras di tengah situasi emosional dikhawatirkan akan memicu kerusuhan yang lebih besar.
Jangan Mengaburkan Substansi Perjuangan GEMUKA meminta semua pihak, termasuk MPU Aceh Singkil, untuk melihat persoalan ini secara objektif. Buyung berharap perdebatan mengenai video joget ini tidak menenggelamkan isu utama yang sedang diperjuangkan: yakni nasib ribuan korban bencana yang masih menanti bantuan pemerintah.
“Fokus utama kami adalah hak korban banjir dan longsor. Jangan sampai substansi penderitaan rakyat terlupakan hanya karena perdebatan satu peristiwa yang lahir dari rasa jenuh dan ketidakpastian pemerintah daerah,” pungkasnya.{*}
____________________________________________
