JAKARTA, 09/06/2026,http://tipikorinvestigasinews.id – Zainal Lewaimang, S.H., mewakili 420 warga Kampung Tengki Seribu, Kelurahan Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, secara resmi menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia terkait kondisi masyarakat yang saat ini menempati kawasan relokasi di Kampung Alor, Kavling Punggur.
Pengaduan tersebut diserahkan langsung oleh Zainal Lewaimang bersama Ketua DPP Forum Pemuda NTT, Adi Papa, dan Sekretaris Jenderal Talla Vargaz. Berkas aspirasi warga diterima oleh Bagian Pelayanan HAM Kementerian HAM RI di Ruang Pelayanan Marsinah, Gedung Gus Dur, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam pengaduannya, warga meminta Menteri HAM Natalius Pigai beserta jajaran untuk turun langsung ke lokasi relokasi guna melihat kondisi masyarakat secara objektif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga pasca relokasi.
Zainal Lewaimang menjelaskan bahwa proses relokasi yang dilakukan sebelumnya berjalan dengan baik. Warga menerima berbagai bentuk kompensasi dan fasilitas pendukung, mulai dari kavling hunian berukuran 6 x 10 meter, bantuan uang sagu hati sebesar Rp7 juta per kepala keluarga, hingga pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkungan, drainase, taman, dan rumah ibadah.
Namun demikian, setelah menempati lokasi baru, warga menghadapi persoalan administratif yang dinilai cukup memberatkan, terutama terkait legalitas lahan dan kewajiban pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).
Persoalan tersebut dinilai berpotensi menghambat kepastian hukum atas lahan yang kini menjadi tempat tinggal mereka.
“Kami berharap Kementerian HAM dapat hadir dan mengawal proses ini agar hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak tidak terhambat oleh persoalan administrasi yang berkepanjangan,ujar Zainal Lewaimang.
Ia menegaskan bahwa langkah pengaduan ke Kementerian HAM bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan maupun investasi di Kota Batam. Sebaliknya, warga mendukung penuh pembangunan yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat luas.
Menurutnya, penyelesaian persoalan legalitas lahan relokasi justru akan memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkeadilan.
“Warga mendukung Batam menjadi pusat investasi nasional bahkan internasional. Namun pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak,tegasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Kementerian HAM RI memberikan apresiasi atas langkah warga yang memilih jalur komunikasi resmi dan konstitusional.
Laporan yang diterima akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku dan diteruskan kepada Menteri HAM untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Tenaga Ahli Menteri HAM, Gabriel Goa, menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan hak-hak warga negara tetap terpenuhi. Kementerian HAM, kata dia, akan menelaah laporan tersebut secara objektif dan mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.
“Kami berkomitmen mengawal implementasi prinsip Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM, sehingga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat dapat terwujud,ujar Gabriel Goa.
Masuknya laporan warga Tengki Seribu ke Kementerian HAM diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian persoalan legalitas lahan relokasi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi konkret sehingga mereka memperoleh kepastian hukum serta kehidupan yang lebih layak di lingkungan baru mereka.
(Kaperwil Kepri:Erwin)
____________________________________________
