TAMBOLAKA, 17 Maret 2026 –tipikorinvestigasinews.id – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp215 miliar yang menyebabkan defisit anggaran disebut berdampak signifikan terhadap operasional pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD). Meski demikian, Komisi I DPRD SBD menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi prioritas yang tidak boleh diabaikan.
Dalam kunjungan kerja ke Rumah Sakit Reda Bolo pada Senin (16/3/2026), Komisi I memastikan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pihak rumah sakit akan segera ditindaklanjuti. Dari hasil diskusi bersama manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, sejumlah persoalan disepakati untuk diperbaiki, termasuk ketersediaan obat-obatan dan tunjangan tenaga kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD SBD, Octavianus Dapa Talu, menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja tersebut akan dibawa ke Badan Anggaran (Banggar) untuk dibahas lebih lanjut.
“Pemerintah menyadari bahwa ketersediaan obat dan tunjangan tenaga kesehatan adalah hal yang sangat penting. Hasil kunjungan kerja ini akan kami bawa ke Badan Anggaran (Banggar) dan dijadikan laporan resmi,” ujarnya.
Komisi I juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran yang terjadi bukan disebabkan oleh penyalahgunaan dana. Kondisi tersebut telah dijelaskan dan diketahui oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Namun, ke depan diperlukan dasar hukum yang kuat agar persoalan serupa tidak terulang, khususnya terkait kepastian pemberian insentif bagi tenaga kesehatan.
Selain itu, terkait kontrak kerja tenaga kesehatan di RS Reda Bolo, Komisi I memastikan bahwa sistem kontrak tetap berjalan dan dapat dikonfirmasi melalui pimpinan rumah sakit. Namun, minimnya anggaran di Pemerintah Daerah SBD menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi.
Komisi I juga mengajak dukungan dari berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat, untuk bersama-sama mendorong peningkatan pelayanan di RS Reda Bolo agar lebih optimal ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi I turut menyoroti kondisi poliklinik desa (polindes) yang banyak tidak terisi tenaga kesehatan. Berdasarkan hasil pemantauan di Kecamatan Wewewa Selatan, sebagian besar polindes belum aktif karena kekurangan tenaga medis.
“Ke depan, setelah ada penambahan tenaga kesehatan, kami berharap polindes bisa kembali diaktifkan. Ini juga akan kami dorong dari sisi anggaran,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait persoalan pertambangan pasir, Komisi I menyebut belum menjadi fokus utama saat ini. Namun, berdasarkan arahan Gubernur NTT dalam kegiatan Tour the NTT, kendala utama di wilayah Sumba adalah belum direvisinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Revisi RTRW dinilai menjadi kunci untuk membuka izin penambangan pasir di empat kabupaten di Pulau Sumba. Hingga saat ini, proses revisi tersebut masih berjalan.
Di sisi lain, Komisi I juga menyoroti belum terbayarnya tunjangan dokter spesialis yang seharusnya diterima pada tahun 2025, serta tidak dianggarkannya kembali pada tahun 2026 akibat efisiensi anggaran.
Persoalan tersebut akan kembali dibahas bersama pemerintah daerah untuk segera dicarikan solusi. Komisi I bahkan menegaskan akan kembali melakukan kunjungan jika belum ada kejelasan.
“Mari kita bersama mendukung pemerintah dan rumah sakit agar persoalan ini bisa segera diselesaikan, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.
Reporter: Gunter Guru Ladu Meha
____________________________________________
