Kuningan-tipikorinvestigasinews.id- Selasa 31 Maret 2026 — EDUKADINEWS bersama sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Tim Media Bersama mengagendakan audiensi resmi dengan Bidang Pembangunan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Audiensi ini bertujuan untuk mempertanyakan eksistensi serta efektivitas pengelolaan anggaran program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025 yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Langkah tersebut diambil menyusul adanya laporan masyarakat serta temuan di lapangan terkait dugaan ketidakselarasan antara alokasi dana desa sebesar 20% untuk program ketahanan pangan dengan realisasi produktivitas di tingkat desa.
Fokus Utama Audiensi
Koordinator Tim Media, R. Djunaedy alias Jack Baron, menyampaikan bahwa audiensi ini akan menitikberatkan pada tiga poin krusial:
1. Evaluasi Eksistensi BUMDes
Mempertanyakan validitas operasional BUMDes yang menerima kucuran dana ketahanan pangan, namun tidak menunjukkan aktivitas usaha yang nyata.
2. Transparansi Anggaran 2025
Meminta penjelasan teknis terkait mekanisme pengawasan DPMD dalam penggunaan anggaran ketahanan pangan, agar tidak hanya menjadi proyek seremonial semata.
3. Urgensi Audit Investigatif
Mendorong DPMD bersama Inspektorat untuk melakukan audit investigatif secara mendalam terhadap BUMDes yang terindikasi melakukan maladministrasi atau penyimpangan anggaran.
“Kami tidak ingin anggaran ketahanan pangan yang seharusnya memperkuat ekonomi desa justru menguap tanpa dampak. Audiensi ini merupakan bentuk fungsi kontrol sosial media untuk memastikan setiap rupiah dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Djunaedy.
Dugaan Malapraktik Anggaran
Berdasarkan investigasi awal Tim Media, ditemukan sejumlah indikasi permasalahan, di antaranya:
* Pengadaan bibit dan pakan dengan harga di atas standar pasar (dugaan markup)
* Pembangunan sarana ketahanan pangan yang terbengkalai
* Kurangnya selektivitas dalam pemberian rekomendasi kelayakan usaha oleh Bidang PUM DPMD
Melalui audiensi ini, diharapkan pihak DPMD dapat memberikan klarifikasi secara terbuka sekaligus berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMDes yang bermasalah.
Langkah ini dinilai penting guna menjaga akuntabilitas serta menyelamatkan program strategis nasional di bidang ketahanan pangan tahun 2025 agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa.
Dewa
Investigasi Nasional
⚖️ Tegakkan Keadilan, Perjuangkan Kebenaran
____________________________________________