Bengkalis Riau| TipikorInvestigasiNews.id-Tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database Kabupaten Bengkalis.Menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis,Senin 29 September 2025 di Wisma Sri Mahkota Bengkalis.
Audiensi ini menjadi ruang bagi para honorer,yang tidak masuk dalam kategori PPPK Paruh Waktu.Penyampaian keresahan mereka terkait status yang tidak jelas.Serta ancaman pemutusan hubungan kerja pada tahun 2026 mendatang.
Ketua Aliansi Honorer Non-Database Kabupaten Bengkalis Panca Dharma Pasaribu.Menyampaikan ribuan tenaga Honorer Non Database di Bengkalis saat ini,tidak mendapatkan kejelasan status meski telah bertahun-tahun mengabdi,ucap nya.
Selama ini kami bekerja dan mengabdi tapi, tidak masuk dalam sistem.Banyak dari kami berstatus TMS dan tidak lolos seleksi CPNS 2024 karena terbatas nya formasi untuk jenjang SMA/D3,jelas Panca Dharma Pasaribu.
Panca Dharma Pasaribu menyoroti persoalan kurang nya,sosialisasi kebijakan dari pusat ke daerah.Perubahan regulasi yang mendadak dan ancaman. Penghapusan tenaga honorer pada tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam UU No. 20 tahun 2023,pungkas Panca Dharma Pasaribu.
Menanggapi aspirasi tersebut Bupati Bengkalis Kasmarni,S.Sos.,M.MP.,menyampaikan komitmen penuh untuk mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer.Ia mengakui karena regulasi berasal dari pusat,ruang gerak daerah terbatas.
Tapi apapun tantangan nya kami akan tetap mencari jalan agar adik-adik honorer tetap bisa menerima hak nya. Kami menyadari sepenuh nya, tanpa pendamping desa dan tenaga honorer,banyak pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik,tegas nya.
Kasmarni menyebut Pemkab Bengkalis telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian PAN-RB.Dan terus menjalin komunikasi agar solusi terbaik dapat ditemukan.
Kalau jalur formal sulit kita cari jalur lain, yang penting aspirasi honorer sampai. Kami akan kawal langsung bersama DPRD dan perwakilan aliansi.
Bahkan meski regulasi berasal dari Pemerintah pusat.Pemkab Bengkalis telah menyiapkan anggaran untuk tenaga Honorer Non Database pada tahun anggaran 2026,pungkas Bupati Bengkalis.
Sementara itu Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha menegaskan bahwa. Lembaga nya mendukung penuh perjuangan honorer dan siap memfasilitasi, komunikasi dengan pemerintah pusat.
Kami menyarankan agar ditunjuk perwakilan dari aliansi untuk ikut bersama. Komisi I dan BKPP melakukan koordinasi langsung ke pusat.Kita tidak ingin suara daerah ini terputus di tengah jalan,pungkas Ketua DPRD.
Disisi lain Camat Mandau Riki Rihardi memberikan masukan agar aspirasi dari Bengkalis, yang mewakili ribuan tenaga honorer, harus disuarakan dengan cermat agar kebijakan dan keputusan yang diambil mencerminkan realitas di lapangan.
Audiensi yang berlangsung hangat dan tertib diwarnai dialog terbuka.Antara aliansi dan jajaran pemerintah itu menghasilkan kesepakatan yang mana DPRD dan Pemkab Bengkalis sepakat.Memfasilitasi dan ikut mengawal 5 sampai 7 orang perwakilan Honorer Non Database untuk audiensi langsung ke Kementerian PAN-RB dan BKN.
Turut hadir dalam audiensi ini Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra,Staf Ahli Bupati Bidang SDM Johansyah Safri, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Andris Wasono. Kepala BKPP Djamaludin bersama Kepala Perangkat Daerah lain nya serta Camat di Kabupaten Bengkalis.(sumber DISKOMINFOTIK/Tarmizi).
____________________________________________
