Nias Selatan, tipikorinvestigasinews.id — Sorotan terhadap kinerja Inspektorat Kabupaten Nias Selatan menguat. Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan mereka terhadap fungsi pengawasan internal pemerintah daerah yang dinilai belum berjalan optimal.
Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, masyarakat menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Beberapa warga yang ditemui menyebutkan adanya dugaan kelemahan dalam proses pengawasan, khususnya dalam mendeteksi potensi penyimpangan penggunaan anggaran di sejumlah perangkat daerah.
“Harusnya Inspektorat bisa lebih awal mengidentifikasi jika ada indikasi penyimpangan, bukan setelah masalahnya membesar,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain itu, muncul pula penilaian bahwa pelaksanaan audit belum sepenuhnya maksimal. Audit disebut masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek substantif yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Hal ini, menurut warga, berpotensi menyebabkan temuan yang berulang.
Kritik juga diarahkan pada lambannya penanganan laporan masyarakat. Sejumlah pengaduan yang disampaikan dinilai belum ditindaklanjuti secara cepat dan transparan, sehingga menimbulkan persepsi publik terhadap lemahnya respons institusi pengawasan.
Di sisi lain, pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai bahwa efektivitas Inspektorat sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan serta independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.
“Pengawasan internal harus bebas dari intervensi. Jika tidak, maka fungsi kontrol tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Persoalan koordinasi juga menjadi perhatian. Minimnya sinergi antara Inspektorat dengan lembaga eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun aparat penegak hukum (APH) dinilai dapat menghambat efektivitas pengawasan secara menyeluruh.
Tak hanya itu, publik juga menyoroti pentingnya menjaga integritas aparatur pengawasan. Jika terdapat oknum yang terbukti melanggar etika atau hukum, maka harus ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Inspektorat Kabupaten Nias Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.
Masyarakat berharap adanya pembenahan menyeluruh agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu mencegah potensi penyimpangan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *YB
____________________________________________