Sukabumi,Tipikorinvestigasinews.id —
Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia (GN-GAK-HAM) Kabupaten Sukabumi, di bawah kepemimpinan Mochamad Ledi Nurlaedi, S.H, terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang berkeadilan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Ketua GN-GAK-HAM tersebut, ia menegaskan bahwa Sukabumi saat ini tengah berada pada momentum penting untuk membangun tatanan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat.
Di bawah kepemimpinan Drs. Asep Japar sebagai Bupati Sukabumi, arah pembangunan daerah mulai menunjukkan dinamika positif sejalan dengan visi dan misi beliau yang menekankan pelayanan publik yang humanis, transparan, dan berkeadilan sosial. Mochamad Ledi Nurlaedi, S.H menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, terutama setelah adanya rotasi jabatan di tingkat eselon dan kepala dinas yang baru-baru ini dilaksanakan.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya sebatas penyegaran struktur, melainkan bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Perubahan rotasi jabatan ini harus dimaknai sebagai semangat baru dalam memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada hak masyarakat. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar dan bertindak berdasarkan aspirasi rakyat,” ujar Mochamad Ledi Nurlaedi, S.H.
Lebih lanjut, Ketua GN-GAK-HAM menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan daerah agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga hukum, serta masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas.
Dalam konteks ini, GN-GAK-HAM Kabupaten Sukabumi juga mendorong agar pelayanan publik di semua lini pemerintahan — mulai dari tingkat kecamatan hingga dinas — dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terbuka. Reformasi pelayanan diharapkan mampu memangkas birokrasi yang berbelit serta menekan potensi penyalahgunaan wewenang.
Mochamad Ledi Nurlaedi, S.H mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara konstruktif, bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan demokrasi lokal. Ia menegaskan bahwa membangun kesadaran hukum dan HAM bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama antara negara dan warga negara.
“Keadilan sosial dan hak asasi manusia adalah fondasi dari kehidupan berbangsa yang bermartabat. GN-GAK-HAM akan terus berdiri di garis depan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik berpihak kepada kemanusiaan,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, GN-GAK-HAM berharap Kabupaten Sukabumi dapat menjadi contoh daerah yang maju, adil, dan berintegritas, di mana setiap warga merasa dilindungi hak-haknya serta mendapatkan pelayanan publik yang setara tanpa diskriminasi.
Kiprah GN-GAK-HAM di Sukabumi akan terus diarahkan pada penguatan literasi hukum, pembinaan kesadaran sosial, serta advokasi terhadap berbagai persoalan kemanusiaan yang muncul di tengah masyarakat. Dengan dukungan dan partisipasi publik, cita-cita besar menuju Sukabumi yang humanis dan berkeadilan diyakini akan terwujud di bawah kepemimpinan yang visioner dan peduli terhadap rakyatnya.
Hendri ( Erik )
____________________________________________
