Sukabumi, tipikorinvestigasinews.id -17 Desember 2025 — Banjir bandang kembali menerjang Desa Mekar Asih, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, sejak 14 Desember hingga 16 Desember 2025 dini hari. Derasnya aliran Sungai Mekar Asih menyebabkan rumah-rumah warga terendam bahkan dihantam arus, namun ironisnya tidak terlihat satu pun unsur pemerintah desa maupun kecamatan di lokasi bencana hingga beberapa hari setelah kejadian.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat terdampak dibiarkan menghadapi bencana secara mandiri, tanpa kehadiran aparat pemerintah untuk melakukan evakuasi, pendataan, maupun penyaluran bantuan darurat.
“Air datang tiba-tiba dan sangat deras. Rumah kami terendam. Tapi sampai sekarang tidak ada kepala desa, perangkat desa, atau pihak kecamatan yang datang melihat kondisi kami,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa, yang meminta namanya dirahasiakan.
– Bencana Datang, Negara Tak Hadir.
Ketidakhadiran pemerintah dalam bencana banjir bandang ini memperpanjang daftar dugaan pembiaran terhadap warga Desa Mekar Asih. Pasalnya, lebih dari satu tahun pasca-gempa, sejumlah rumah warga di desa tersebut juga belum mendapatkan kejelasan penanganan maupun bantuan rehabilitasi.
– Warga terdampak gempa tersebut di antaranya :
1. Ibu Iis
2. Ibu Engkah
3. Dasep sekeluarga
Seluruhnya merupakan warga Kampung Cimalaka RT/RW 011/02, Desa Mekar Asih, Kecamatan Simpenan, dengan kondisi sosial memprihatinkan karena pemilik rumah merupakan janda lanjut usia.
“Sudah setahun lebih rumah rusak akibat gempa, sampai sekarang tidak jelas kelanjutannya. Sekarang banjir bandang datang lagi, kami seperti benar-benar ditinggalkan,” ujar warga lainnya.
– Indikasi Lemahnya Tata Kelola dan Mitigasi Bencana
Banjir bandang yang terjadi diduga bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola bencana berulang yang tidak ditangani secara serius. Warga menyebutkan bahwa normalisasi sungai, sistem peringatan dini, dan mitigasi bencana nyaris tidak pernah dilakukan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait :
– Fungsi Pemerintah Desa dalam penanggulangan bencana
– Peran Kecamatan Simpenan dalam koordinasi lintas instansi
– Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terhadap wilayah rawan bencana
– Potensi Pelanggaran Kewajiban Pemerintah
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah wajib hadir sebelum, saat, dan setelah bencana, termasuk melakukan :
– Tanggap darurat
– Perlindungan masyarakat
– Pemulihan pascabencana
Ketidakhadiran aparat pemerintah dalam situasi darurat ini dapat dinilai sebagai kelalaian terhadap kewajiban konstitusional, yang berpotensi merugikan hak-hak dasar warga negara.
– Desakan Evaluasi dan Audit Penanganan Bencana
Masyarakat Desa Mekar Asih mendesak :
1. Turunnya BPBD Kabupaten Sukabumi ke lokasi
2. Audit penanganan bencana oleh Inspektorat
3. Evaluasi kinerja Pemerintah Desa Mekar Asih dan Kecamatan Simpenan
4. Transparansi data bantuan gempa dan bencana sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah Desa Mekar Asih maupun Kecamatan Simpenan, meskipun upaya konfirmasi telah dilakukan.
Reporter : Erik ( Hendri Mekar Asih )
____________________________________________
