ACEH SINGKIL ,tipikorinvestigasinews.id –Gelombang kritik terhadap kepemimpinan Bupati Aceh Singkil kian menguat. Kali ini, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Aceh Singkil (SOMPAS) secara terbuka menantang Bupati untuk hadir dalam debat terbuka atau diskusi publik guna mempertanggungjawabkan pernyataan-pernyataannya yang dinilai menyudutkan gerakan mahasiswa., Minggu {15/02/2026}
Tantangan tersebut disebut sebagai ujian nyata atas integritas, transparansi, dan kualitas kepemimpinan kepala daerah dalam merespons kritik publik, terutama di tengah berbagai persoalan yang masih membelit Kabupaten Aceh Singkil.
Inisiator SOMPAS, M. Yunus, menilai sindiran yang dilontarkan Bupati di ruang publik justru memperlihatkan sikap defensif dan jauh dari semangat dialog dalam sistem demokrasi.
“Kalau Bupati berani melontarkan kritik terhadap mahasiswa lewat pernyataan publik, maka seharusnya juga berani duduk satu meja dalam debat terbuka.
Hadapi kami secara langsung di hadapan rakyat Aceh Singkil dengan data, fakta, dan argumentasi kebijakan, bukan dengan kalimat-kalimat yang minim substansi,” tegas Yunus.
Menurutnya, mahasiswa tidak tertarik pada polemik kosong atau adu sindir, melainkan menuntut pertanggungjawaban konkret atas kebijakan dan kinerja pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.
“Debat terbuka itu ruang paling jujur dalam demokrasi. Tidak ada panggung pencitraan, tidak ada narasi sepihak. Yang ada hanya keberanian, transparansi, dan kebenaran berbasis data. Jika tantangan ini diabaikan, publik wajar mempertanyakan sejauh mana komitmen keterbukaan pemerintah daerah,” lanjutnya.
SOMPAS menegaskan, ajakan debat ini bukan mencari sensasi politik, melainkan bentuk kontrol publik dan perlawanan intelektual terhadap praktik kekuasaan yang dinilai tertutup terhadap kritik. Mahasiswa siap mengangkat berbagai isu strategis daerah, mulai dari keterlambatan pengesahan APBK, tata kelola pemerintahan, hingga evaluasi program-program yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami tidak mencari panggung. Kami menagih tanggung jawab. Jabatan Bupati adalah mandat rakyat yang wajib diuji secara terbuka, bukan kekuasaan yang kebal kritik,” kata Yunus dengan nada tajam.
Lebih jauh, SOMPAS menyatakan siap menggelar debat atau diskusi publik kapan pun dan di mana pun, di ruang terbuka, disiarkan secara luas, serta melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan media independen. Tantangan ini diharapkan menjadi contoh praktik demokrasi yang sehat di Aceh Singkil.
“Kesediaan untuk diuji adalah ciri pemimpin yang percaya diri dan bertanggung jawab. Kami memberi waktu 3×24 jam sejak rilis ini dipublikasikan agar Bupati menyampaikan sikap resmi atas ajakan debat terbuka ini,” tutup Yunus.{syahdun}
____________________________________________
