Aceh Singkil | tipikorinvestigasinews.id ~ Himpunan Mahasiswa Aceh Singkil (HIMASIL) melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil. Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dinilai bukan sekadar kendala teknis, melainkan wujud nyata dari “sandiwara politik” yang mengabaikan nasib rakyat.
Ketua Umum HIMASIL, M. Andrian Maliadi, menegaskan bahwa pola tarik-ulur yang dipertontonkan pimpinan dan anggota dewan saat ini sudah melampaui batas kewajaran. Ia menyebut lembaga legislatif tersebut seolah berubah menjadi panggung drama demi kepentingan kelompok tertentu.
“Rakyat dipaksa menjadi penonton setia drama politik yang tidak lucu ini. Padahal, setiap detik keterlambatan pengesahan APBK adalah penderitaan bagi masyarakat. Ini bukan lagi soal prosedur, ini soal hati nurani dan keberpihakan yang telah hilang,” tegas Andrian dalam keterangan resminya, Senin (2/12).
Dampak Fatal bagi Daerah
HIMASIL memaparkan bahwa stagnansi pengesahan anggaran ini membawa efek domino yang melumpuhkan sendi-sendi daerah:
1. Pembangunan Terhenti: Proyek infrastruktur vital bagi mobilitas warga menjadi terbengkalai.
2. Ekonomi Lesu: Roda ekonomi daerah yang bergantung pada serapan anggaran pemerintah menjadi tersendat.
3. Program Sosial Lumpuh: Penyaluran bantuan bagi masyarakat prasejahtera tertunda tanpa kepastian.
“Jangan jadikan lembaga terhormat ini sebagai panggung sandiwara. Jabatan itu amanah, bukan alat tawar-menawar kepentingan pribadi. Rakyat butuh keputusan konkret, bukan tontonan ego yang saling menjatuhkan,” lanjutnya dengan nada keras.
Tuntutan Tegas Mahasiswa
Melihat kondisi yang semakin kritis, HIMASIL mendesak Ketua DPRK Aceh Singkil untuk segera memangkas segala birokrasi politik yang menghambat dan segera mengetuk palu pengesahan APBK. Mereka menilai kegagalan dalam mengesahkan anggaran tepat waktu adalah bukti nyata kegagalan DPRK dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
Ancam Aksi Nyata
HIMASIL memastikan tidak akan tinggal diam melihat daerahnya disandera oleh kepentingan politik. Mereka berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada progres nyata, kami akan melakukan langkah-langkah lanjutan yang lebih masif. Ini adalah bentuk pengabaian nyata. Kami ingatkan sekali lagi: segera sahkan APBK atau rakyat yang akan memberikan sanksi sosial bagi kalian!” pungkas Andrian.[]
Laporan : Khalikul Sakda
⚖️ Tegakkan Keadilan, Perjuangkan Kebenaran
____________________________________________