WEWEWA TIMUR,https://tipikorinvestigasinews.id– 23 Mei 2026.
Penyaluran dana bantuan program Optimasi Lahan (Oplan) di Desa Merkelada, Kecamatan Wewewa Timur, diduga kuat menabrak aturan swakelola. Pihak Dinas Pertanian setempat disinyalir memotong dan menguasai seluruh dana anggaran sebesar Rp150 juta dari rekening Kelompok Tani (Poktan) Tunas Tani, serta menahan buku tabungan milik kelompok tersebut.
Dugaan maladministrasi ini terungkap setelah Ketua Poktan Tunas Tani, Thomas Bili Rambi, membeberkan keganjilan tata kelola dana bantuan pusat tersebut. Kepada tipikorinvestigasinews.id, saat dijumpai tanggal 08/04/2026 yang lalu di Wewewa Timur, Thomas menyebutkan bahwa dana Oplan sebesar Rp150 juta yang dikirim langsung oleh Kementerian Pertanian ke rekening kelompoknya di Bank BNI, dipaksa cair dalam tiga tahap pada rentang November hingga Desember lalu.
“Uang itu masuk ke rekening kelompok kami. Saya cairkan secara tunai di Bank BNI, lalu langsung saya serahkan seluruhnya secara tunai kepada petugas dinas bernama Pak Arifin yang datang membawa surat rekomendasi,” ujar Thomas saat ditemui di Desa Kadi Wano.
Thomas menambahkan, pihak kelompok tani sama sekali tidak mengetahui rincian penggunaan anggaran tersebut, termasuk besaran upah harian operator traktor. Pihak dinas hanya memberikan sejumlah uang tunai kecil secara terpisah di luar anggaran pokok sebagai uang lelah atau “uang rokok” untuk operator lapangan.
Ironisnya, alih-alih dikelola mandiri oleh petani, buku rekening Poktan Tunas Tani saat ini justru disita oleh pihak dinas.
“Buku rekening kelompok kami diambil oleh Pak Yono dari dinas sekitar dua minggu lalu (akhir Maret/awal April 2026) dengan alasan untuk mengecek uang. Sampai sekarang buku itu mereka yang pegang,” tegas Thomas.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan proyek bantuan irigasi tanah di desa yang sama. Menurut Thomas, proyek irigasi berjalan transparan karena dikelola secara swakelola mandiri tanpa campur tangan dari dinas, di mana pihak poktan langsung mentransfer dana ke pemasok material bangunan.
Akibat tata kelola alat mesin pertanian (alsintan) yang diduga dimonopoli dinas, produktivitas petani di Wewewa Timur kini terhambat. Bantuan dua unit traktor besar yang turun pada Oktober 2025 lalu dinilai terlambat. Akibatnya, dari target luasan lahan 229 hektare, traktor hanya mampu mengolah 102 hektare karena terkendala tingginya curah hujan.
Di sisi lain, meski hasil panen tahun ini melimpah, petani kini terancam merugi massal. Sebanyak 25 unit mesin pemanen (combine harvester) yang ada di Kecamatan Wewewa Timur tidak mampu membendung volume panen yang serentak, membuat hamparan padi siap panen mulai membusuk dan merunduk di tanah.
Petani di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) kini mengetuk pintu hati Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pertanian untuk turun tangan mengevaluasi penyaluran bantuan di daerah. Petani sangat membutuhkan tambahan armada hand tractor, traktor besar, dan mesin combine yang dikelola secara jujur agar target swasembada pangan nasional dapat tercapai.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi tipikorinvestigasinyus.id masih berupaya menghubungi Kepala Dinas Pertanian terkait, serta menelusuri keberadaan Pak Arifin dan Pak Yono untuk mendapatkan klarifikasi dan perimbangan berita (cover both sides). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pihak media memberikan hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada pihak terkait guna meluruskan serta menanggapi informasi yang beredar.
(Reporter: Gunter Guru Ladu Meha).
____________________________________________
