PONTIANAK,http:// Tipikorinvestigasinews.id–
Sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, dilaporkan mengalami pemadaman listrik bergilir dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai mengganggu aktivitas rumah tangga, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Jumat (3/7/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat terdampak, pemadaman listrik terjadi di sejumlah daerah dengan durasi yang bervariasi. Warga berharap adanya penjelasan yang lebih terbuka mengenai penyebab gangguan serta kepastian jadwal pemadaman agar dapat mengatur aktivitas sehari-hari.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku operasional usaha mereka terganggu akibat pasokan listrik yang terputus. Mereka menyebut kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, terutama bagi usaha yang bergantung pada peralatan berbasis listrik.
Di tengah situasi tersebut, sebagian masyarakat juga menyampaikan persepsi mengenai adanya perbedaan durasi pemadaman antara kawasan permukiman dan kawasan industri. Namun hingga berita ini disusun, belum terdapat data resmi yang membuktikan adanya perlakuan berbeda dalam distribusi beban listrik. Karena itu, masyarakat berharap pihak terkait dapat memberikan penjelasan yang transparan guna menghindari kesalahpahaman.
Menanggapi kondisi tersebut, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat sebelumnya menjelaskan bahwa pemadaman dilakukan sebagai bagian dari manajemen beban akibat gangguan operasional pada pembangkit. PLN juga menyatakan bahwa kendala tersebut bersifat teknis dan bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan energi primer, serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan.
Meski demikian, masyarakat berharap proses pemulihan dapat dipercepat disertai penyampaian informasi yang lebih akurat mengenai jadwal pemadaman. Menurut warga, kepastian informasi sangat penting agar masyarakat maupun pelaku usaha dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.
Dari sisi regulasi, hak pelanggan atas pelayanan ketenagalistrikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa pelanggan berhak memperoleh layanan listrik yang andal dan bermutu.
Apabila terjadi gangguan yang melebihi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) sesuai ketentuan yang berlaku, pelanggan dapat memperoleh kompensasi, dengan tetap memperhatikan pengecualian seperti keadaan kahar (force majeure) maupun pemeliharaan terencana yang telah diberitahukan sebelumnya.
Masyarakat yang merasa dirugikan juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan melalui mekanisme yang disediakan oleh PLN maupun lembaga perlindungan konsumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peristiwa ini menjadi perhatian karena keandalan pasokan listrik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta pelayanan publik di Kalimantan Barat. Masyarakat berharap evaluasi terhadap sistem kelistrikan dan peningkatan komunikasi kepada pelanggan dapat dilakukan guna meminimalkan terulangnya gangguan serupa di masa mendatang.
Konfirmasi: Hingga berita ini diterbitkan, redaksi mengacu pada keterangan yang telah disampaikan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat terkait penyebab pemadaman. Apabila terdapat perkembangan atau penjelasan tambahan dari pihak terkait, redaksi akan memperbarui pemberitaan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan.
Sumber: Keterangan masyarakat terdampak dan pernyataan PT PLN (Persero) UID Kalimantan Barat.
Reporter: Rabudin Muhammad
Editor: Redaksi Tipikor Investigasi News ID.
____________________________________________
