Mamasa” Tipikorinvestigasinews.id pernyataan mengejutkan datang dari Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Samuel, SH, MH, yang secara terang-terangan menuntut penghapusan pokok-pokok pikiran (pokir) eksekutif dan legislatif. Melalui akun Facebook pribadinya pada Sabtu, 8 Februari 2025, Samuel menulis: “Demi stabilitas kondisi keuangan Kabupaten Mamasa 2025, hapus yang namanya pokir eksekutif dan legislatif!” Unggahan ini langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan.
POKIR: ASPIRASI RAKYAT ATAU LADANG PROYEK?
Pokir selama ini menjadi mekanisme bagi anggota legislatif untuk menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah. Namun, dalam praktiknya, pokir sering kali disorot sebagai celah yang berpotensi disalahgunakan, bersembunyi di balik label ‘aspirasi rakyat’ tetapi justru menjadi kepentingan segelintir pihak. Dengan defisit anggaran Kabupaten Mamasa yang mencapai Rp123,84 miliar pada tahun 2024, muncul pertanyaan besar: Apakah pokir benar-benar memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat, atau justru menjadi beban yang memperparah krisis keuangan daerah?
MAMASA DALAM KRISIS: BPJS MACET, PERANGKAT DESA MENJERIT!
Realitas di lapangan berbicara keras: banyak hak dasar rakyat Mamasa yang terabaikan. Dana BPJS terhambat, tunjangan perangkat desa (Siltap Desa) macet, dan berbagai program layanan publik tersendat. Namun, anggaran tetap mengalir ke pos-pos yang sering kali tidak transparan. Jika benar pokir menjadi penyebab bocornya anggaran, maka seruan Samuel bukan sekadar gagasan liar—ini adalah terompet perang melawan sistem yang telah lama mengakar!
SAMUEL: PEJUANG RAKYAT ATAU MANUVER POLITIK?
Langkah Samuel ini adalah tindakan ekstrem yang bisa mengundang kemarahan dari sesama anggota dewan dan eksekutif. Jika pokir dihapus, banyak kepentingan yang akan terganggu—dan bukan tidak mungkin Samuel akan menjadi target serangan balik dari para politisi yang merasa dirugikan. Namun, keberanian Samuel menyoroti masalah ini juga bisa menjadikannya sebagai simbol perubahan bagi masyarakat Mamasa. Jika masyarakat mendukungnya, gelombang perubahan bisa menjadi nyata.
RESPON NETIZEN: DUKUNGAN DAN KRITIKAN
Unggahan Samuel memicu beragam reaksi dari netizen. Beberapa mendukung langkahnya dengan menyatakan bahwa pokir sering kali menjadi ajang korupsi terselubung dan penghapusan pokir dapat membantu menyehatkan keuangan daerah. Namun, ada juga yang mengkritik, menyatakan bahwa tanpa pokir, aspirasi masyarakat mungkin tidak tersalurkan dengan baik, dan menganggap langkah ini sebagai manuver politik semata.
APA SELANJUTNYA?
Pernyataan Samuel telah membuka kotak pandora. Akankah pejabat lainnya berani mendukung usulan ini? Ataukah mereka akan diam dan membiarkan status quo terus berjalan? Satu hal yang pasti: pertarungan telah dimulai! Apakah rakyat akan mendukung revolusi anggaran ini? Atau justru para elite yang akan berusaha membungkamnya?
Liputan media Tipikor: Ansar kaperwil sulbar.
____________________________________________