Sulteng-kabupaten Poso, tipikorInvestigasinews.Id – Anggaran kelurahan (Dakel) yang berasal dari APBD, yang selama ini menjadi tulang pungung pembangunan program prioritas masyarakat wilayah kelurahan semakin merasa terusik, hal itu di sebabkan informasi yang berkembang di kalangan masyarakat rencana kontrak proyek usulan pemberdayaan masyarakat akan diambil alih pemerintah kabupaten poso, ketika kebijakan ini dilakukan, masyarakat menilai sebuah keputusan, yang keliru dan mempertontokan kelemahan pemerintah, bahwa ketidak mampuan bupati Poso berusaha menambah anggaran masuk ke kabupaten poso, dengan situasi ini, sudah bisa di gambarkan kondisi keuangan pemerintah kabupaten Poso, tidak baik-baik saja, rabu ( 29/4/2025)
Melihat kondisi keuangan poso yang terpuruk, dan sumber pendapatan daerah yang kurang membuat pemerintah poso, kebingungan untuk menyelesaikan permasalahan yang jadi beban pemda poso dan ahirnya proyek kelurahan anggaran kecil menjadi sasaran empuk, para oknum pejabat yang patut diduga untuk keuntungan pribadi.
Menurut warga masyarakat kota poso, lebih baik dana Kelurahan di tiadakan dan dikelola langsung oleh pemda poso, dari pada lewat kelurahaan yang proses perencanaan lewat musawarah, nah ketika pelaksanaannya kontrak di ambil alih pemda poso, akan menimbulkan kejolak antara masyarakat dengan pihak kelurahan, karna masyarakat menilai masih ada tempat untuk kerja harian dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.(korwil sulteng)
____________________________________________