MANDAILING NATAL – SUMATERA UTARA, tipikorinvestigasinews.id – Program 100 hari kerja Bupati Madina ‘H. Saipullah Nasution dan Wakil Bupati Madina ‘Atika Azmi Utammi Nasution mendapat sorotan tajam dari Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Pemerintah.
Dalam pemaparannya, Bupati mengumumkan delapan target utama yang diklaim sebagai bagian dari capaian kerja awal pemerintahannya, namun Aliansi Mahasiswa menilai sebagian besar dari program tersebut tidak relevan untuk disebut sebagai sebuah pencapaian yang diraih dalam kurun waktu 100 hari.
Delapan poin yang disebut oleh Bupati Kabupaten Mandailing Natal ‘H. Saipullah Nasution sebagai capaian itu yakni:
• Pemindahan Pasar Pagi ke Eks Bioskop Tapanuli.
• Perpindahan RSUD Panyabungan ke Panatapan.
• Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP).
• Pembentukan BUMD.
• Perbaikan Infrastruktur Jalan.
• Penanganan Kawasan Kumuh.
• Pemungsian kembali Taman Raja Batu (TRB).
• Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Menurut penilaian Aliansi Mahasiswa, hampir dari seluruh poin tersebut belum menunjukkan hasil yang kongkret sehingga belum pantas disebut sebuah pencapaian dalam program 100 hari kerja pemerintahan Saipullah-Atika, karena sebagian dari program yang dijalankan merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya.
“Pemindahan Pasar Pagi seharusnya bukan diklaim sebagai capaian. Itu adalah tindak lanjut program pemerintahan sebelumnya. Bahkan, akan lebih tepat jika dibedakan menjadi dua program: optimalisasi pasar eks Bioskop Tapanuli dan penataan kawasan pasar lama,” ujar Pajar Nasution (10/07/25).
Hal serupa juga berlaku pada wacana pemindahan RSUD Panyabungan ke Panatapan. Mahasiswa menilai program tersebut belum terealisasi dan hanya melanjutkan rencana lama. “Jelas tidak tepat bila ini dijadikan program 100 hari, apalagi disebut pencapaian,” lanjut Aktivis PMII ini.
Program pembentukan BUMD pun dinilai belum menyentuh tahap konkret, mengingat baru berada pada tahapan kajian awal. “Pendiriannya adalah proses panjang. Jika pun mau dimasukkan, harusnya disebut sebagai pencanangan, bukan capaian.”
Sementara itu, perbaikan infrastruktur jalan dianggap sebagai kegiatan rutin tahunan pemerintah, yang seharusnya diarahkan lebih spesifik kepada perbaikan jalan strategis yang mendukung ekonomi rakyat secara langsung.
“Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih, itu bukan inisiatif Pemda, melainkan program nasional. Pemda hanya memfasilitasi,” kata mereka.
Penanganan kawasan kumuh dinilai terlalu umum tanpa penyebutan lokasi yang jelas. “Jika yang dimaksud adalah kawasan pasar lama, maka sebutkan secara spesifik, agar publik tahu manfaat riilnya”, sebut pajar.
Untuk Taman Raja Batu, meskipun dinilai potensial sebagai proyek prioritas, mahasiswa menilai bahwa belum ada realisasi signifikan, sehingga tidak tepat disebut sebagai capaian. Begitu pula kerja sama dengan badan usaha, yang menurut mahasiswa masih sebatas rencana awal.
Aliansi mahasiswa menyatakan bahwa seluruh poin yang disebutkan belum memenuhi kriteria program 100 hari yang ideal.
“Program 100 hari seharusnya fokus pada kegiatan yang bersifat cepat, nyata, dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Program tersebut harus menggambarkan arah visi-misi kepala daerah serta menyentuh sektor-sektor prioritas seperti pelayanan publik, ekonomi rakyat, infrastruktur dasar, dan tata kelola pemerintahan,” tegas mereka.
Mahasiswa berharap ke depannya pemerintah daerah lebih selektif dan terukur dalam menentukan program-program kerja prioritas, serta tidak terjebak dalam sekedar pencitraan.(MJ)
____________________________________________
