Payakumbuh, Lima Puluh Kota, http://tipikorinvestigasinews.id- 14 Juni 2026. Upaya pemerintah dalam memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran terus diperkuat.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Barat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan barcode, data kendaraan penerima BBM subsidi, hingga pengecekan tangki penyimpanan dan sistem distribusi di SPBU.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan maupun penyelewengan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, Kombes Pol Andry Kurniawan, S.I.K., M.Hum, menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga hak masyarakat dan mendukung program pemerintah.
“Pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara konsisten.Kami ingin memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pengecekan di lapangan akan terus dilakukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan, penimbunan maupun distribusi yang tidak sesuai aturan,” ujar Kombes Pol Andry Kurniawan.
Ia menegaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Sumbar tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program subsidi pemerintah.
“BBM subsidi merupakan komoditas strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Setiap bentuk penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat akan kami tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kami juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, S.T., M.Eng, mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai regulasi.
“BBM subsidi merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat serta mendukung sektor-sektor produktif yang membutuhkan.
Oleh sebab itu,pengawasannya harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi kebocoran yang dapat mengurangi manfaat subsidi bagi masyarakat yang berhak,” kata Helmi Heriyanto.
Menurutnya, penerapan sistem digital melalui barcode telah memberikan kemudahan dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
Namun demikian, verifikasi lapangan tetap diperlukan guna memastikan kesesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi di lapangan.”Kami terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berlangsung secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Pengawasan langsung seperti ini merupakan langkah penting untuk menjaga tata kelola energi yang baik serta melindungi hak masyarakat atas subsidi yang diberikan pemerintah,” tambahnya.
Sidak yang dilakukan di sejumlah SPBU tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menjaga tata kelola distribusi energi nasional.Pemeriksaan tidak hanya difokuskan pada administrasi dan penggunaan barcode, tetapi juga mencakup pengecekan fisik kendaraan penerima serta sistem distribusi yang ada di SPBU.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di tengah tingginya kebutuhan energi masyarakat.Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan subsidi energi yang dibiayai negara benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.
Ditreskrimsus Polda Sumbar dan Dinas ESDM Provinsi Sumbar juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran atau penyalahgunaan BBM bersubsidi kepada aparat berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Subsidi untuk rakyat harus sampai kepada rakyat. Karena itu, pengawasan akan terus diperkuat demi menjaga keadilan, ketertiban, dan keberlanjutan distribusi energi nasional,” tutup Helmi Heriyanto, S.T., M.Eng.
Pewarta :Ade Putra Editor :Tim Red
____________________________________________
