Lampung Utara,http://tiikorimvestigasinews.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Senin (29/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 14 tuntutan yang terdiri atas lima isu nasional dan sembilan isu daerah. Menurut perwakilan massa aksi, tuntutan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Empat koordinator lapangan, yakni Ilman, Naufal, Hirfan, dan Qiray, secara bergantian membacakan poin-poin tuntutan di hadapan Kantor Bupati Lampung Utara.
Pada tingkat nasional, IMM Kotabumi menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain meminta pemerintah memperbaiki nilai tukar rupiah, menurunkan harga bahan pokok serta menjamin ketersediaan BBM bersubsidi secara merata, menghentikan militerisme di ranah sipil dan mengembalikan supremasi sipil, mencabut Undang-Undang Polri, serta mengambil langkah untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Sementara itu, untuk tingkat daerah, IMM Kotabumi menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Aspirasi tersebut meliputi stabilisasi harga bahan pokok, evaluasi terhadap pejabat yang dinilai tidak kompeten, evaluasi kebijakan pemerintah daerah, percepatan pengentasan kemiskinan, penanganan anak putus sekolah, percepatan pembangunan infrastruktur, optimalisasi pelaksanaan program strategis nasional di daerah, reformasi birokrasi dan transformasi digital, serta penolakan terhadap rencana pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menurut massa aksi, penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan masih adanya beban utang daerah yang perlu diselesaikan.
Dalam orasinya, salah seorang koordinator aksi menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami tidak datang untuk sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi untuk mengingatkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab kepada masyarakat yang telah memberikan mandat,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam forum dialog terbuka.
Dialog tersebut menghasilkan penandatanganan Fakta Integritas antara perwakilan IMM Kotabumi dan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
Wakil Bupati Romli menyampaikan bahwa pemerintah daerah menghargai penyampaian aspirasi dari mahasiswa dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Kami menerima seluruh masukan yang disampaikan. Aspirasi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah demi kemajuan Lampung Utara,” kata Romli.
Sementara itu, perwakilan IMM Kotabumi menyatakan penandatanganan Fakta Integritas merupakan awal dari proses pengawalan terhadap tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan.
Mereka menyebut akan terus memantau realisasi komitmen pemerintah daerah. Menurut perwakilan IMM, apabila dalam jangka waktu yang disepakati belum terdapat perkembangan yang dinilai signifikan, organisasi tersebut berencana menempuh langkah-langkah konstitusional sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat.
Aksi unjuk rasa berlangsung dalam keadaan aman dan tertib. Massa membubarkan diri setelah dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah selesai dilaksanakan.(Red)
____________________________________________
