TAMBOLAKA, tipikorinvestigasinews.id –
Dalam jagat pendidikan Nusa Tenggara Timur (NTT), nama Jusup Koe Hoea, S.Pd. telah menjadi simbol keteguhan, integritas, dan perjuangan moral. Sosok yang kini memimpin Forum Guru NTT ini dikenal bukan hanya sebagai pendidik, melainkan juga penulis, penggerak, dan penjaga nurani dunia pendidikan.(12/10/25.)
Bagi Jusup, pendidikan bukan sekadar ruang transfer ilmu, melainkan jalan hidup — tempat suci tempat nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kebenaran mesti diajarkan dan dihidupi. “Selama pena masih bisa menulis,” ujarnya dalam salah satu refleksinya, “saya akan terus menyalakan cahaya di ruang yang gelap.”
Pendidik yang Lahir dari Kepedulian
Lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur, Jusup memahami dengan baik denyut nadi pendidikan di wilayah yang masih bergulat dengan keterbatasan. Sejak awal kariernya sebagai guru, ia melihat bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada kurangnya fasilitas, tetapi juga pada moralitas pengelolaan pendidikan itu sendiri.
Dari ruang kelas sederhana hingga forum kebijakan publik, Jusup membangun reputasi sebagai sosok yang berani bersuara. Ia aktif membela hak-hak guru, menyoroti kebijakan pemerintah daerah, dan menyuarakan perlunya keadilan bagi tenaga pendidik non-ASN.
Forum Guru NTT: Suara Moral untuk Pendidikan Bersih
Sebagai Ketua Umum Forum Guru NTT, Jusup mengubah forum tersebut menjadi wadah perjuangan moral dan advokasi kebijakan. Ia menempatkan isu transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan sebagai agenda utama.
Dalam berbagai kesempatan, Jusup menegaskan bahwa anggaran pendidikan adalah “rahim peradaban.” Baginya, setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan harus dipertanggungjawabkan secara jujur karena dari sanalah masa depan anak bangsa bertumbuh.
Ia berulang kali menyerukan agar pengelolaan Dana BOS dan bantuan pendidikan lainnya dilakukan secara terbuka. Dalam pernyataannya kepada media, Jusup mengingatkan bahwa banyak dugaan penyimpangan dana pendidikan yang justru melibatkan oknum internal sekolah dan birokrasi daerah. “Kita tidak bisa membiarkan pendidikan menjadi ladang basah bagi korupsi,” tegasnya (dikutip dari HitsIDN, Juni 2025).
Melawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Di tengah kultur birokrasi yang masih sarat kolusi, Jusup tampil sebagai salah satu figur yang berani menyentuh isu sensitif: korupsi di dunia pendidikan. Ia mengapresiasi langkah Polda NTT dan Kejaksaan Tinggi NTT yang mulai menindak beberapa kasus dugaan korupsi dana pendidikan, namun tetap mengingatkan bahwa penegakan hukum harus menyentuh “aktor intelektual” di baliknya, bukan hanya pelaksana teknis seperti bendahara sekolah.
Dalam pandangannya, penegakan hukum di sektor pendidikan harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. “Kalau bendahara BOS bisa dijadikan tumbal, maka kepala sekolah, wakil, bahkan operator juga harus diperiksa dengan serius,” ujarnya dalam wawancara dengan media lokal.
Kritik dan Solusi: Dari GTT hingga Komite Sekolah
Jusup juga dikenal vokal dalam isu perekrutan Guru Tidak Tetap (GTT). Ia mendukung langkah sejumlah sekolah, seperti SMKN 2 Kupang, yang merekrut guru honorer untuk mengisi kekosongan tenaga pengajar setelah banyak guru pensiun. Baginya, keputusan itu adalah bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan hak belajar siswa tetap terpenuhi.
Selain itu, ia mengingatkan agar sekolah dan Komite Sekolah berhati-hati dalam menarik sumbangan dari orang tua. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, pungutan hanya boleh bersifat sukarela. Ia menilai bahwa banyak sekolah di NTT masih belum memahami batasan ini. “Kalau sumbangan sudah berubah menjadi kewajiban, itu bukan lagi partisipasi, tapi pemaksaan,” katanya tegas (dikutip dari HitsIDN, Juli 2025).
Tantangan NTT: Kemiskinan, Ketimpangan, dan Moralitas
Menurut laporan Liputan68.com (Juni 2025), Jusup menyebut NTT “terkepung kemiskinan dan korupsi.” Ia menguraikan bahwa akar masalah pendidikan di daerah ini bukan hanya soal dana, tetapi juga soal moral pengelolaan dan mental pelayanan publik.
Hal ini sejalan dengan temuan KPK dalam Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI) 2024, yang menempatkan NTT dengan skor integritas 70,44 — salah satu yang terendah secara nasional. Jusup menilai angka itu bukan sekadar statistik, tapi cermin dari luka lama dalam birokrasi pendidikan yang belum sembuh.
Pendidikan sebagai Revolusi Moral
Jusup percaya bahwa revolusi pendidikan harus dimulai dari revolusi moral. Guru, menurutnya, adalah benteng terakhir bangsa. “Kalau guru sudah ikut menipu laporan, maka masa depan anak-anak pun ditipu,” ujarnya dalam sebuah seminar Forum Guru NTT.
Ia terus mendorong agar pendidikan karakter dan nilai-nilai kejujuran ditanamkan kembali ke dalam kurikulum dan kehidupan sekolah. Ia juga menulis opini dan refleksi yang tajam di berbagai media, menyoroti lemahnya pengawasan, praktik nepotisme, dan urgensi integritas di birokrasi pendidikan daerah.
Warisan Pemikiran: Cahaya dari Pena
Di luar ruang organisasi, Jusup dikenal sebagai penulis produktif. Tulisan-tulisannya menyoroti akar moral dari krisis pendidikan dan menyerukan kembalinya nilai-nilai kejujuran sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Ia percaya bahwa pena dapat menjadi alat perlawanan terhadap kebohongan sistemik.
“Selama pena masih bisa menulis,” tulisnya, “saya akan terus menyalakan cahaya di ruang yang gelap.” Kalimat itu kini menjadi semboyan moral bagi banyak pendidik muda di NTT — sebuah pesan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian berkata benar.
Jusup Koe Hoea bukan sekadar Ketua Forum Guru NTT. Ia adalah saksi dan pelaku sejarah moral pendidikan di daerahnya. Di tengah pusaran ketimpangan dan praktik curang yang merusak masa depan anak bangsa, ia tetap memilih jalan yang sukar: jalan integritas.
Dalam setiap langkah, ia menunjukkan bahwa kejujuran bukanlah pilihan mudah, tetapi satu-satunya jalan agar pendidikan benar-benar menjadi rahim peradaban bagi generasi NTT yang cerdas dan bermartabat.
Referensi Berita:
HitsIDN.com, Juni–Juli 2025 – “Jusup Koe Hoea: Penjaga Moral Pendidikan NTT”
Liputan68.com, Juni 2025 – “NTT Terkepung Kemiskinan dan Korupsi”
KoranTimor.com, 2025 – “Perekrutan 19 GTT di SMKN 2 Kupang Dinilai Langkah Bijak”
Inews.id, 2024 – “KPK Soroti Lemahnya Tata Kelola Pendidikan di NTT”
Penulis : Gunter
