Pidie Jaya, tipikorinvestigasinews.id – Suasana rapat penyewaan kolam umum yang digelar pada malam Minggu di Desa Lancang, Kecamatan bandar baru Kabupaten Pidie Jaya, berubah ricuh setelah terjadi adu argumen antara Kecik Muhammad Yani dan sejumlah warga, khususnya dari Nadar. Sabtu (19/4/2025) .
Kericuhan dipicu oleh pertanyaan warga bernama Bagek (nama panggilan), yang mempertanyakan transparansi dan pertanggungjawaban dana pengelolaan kolam Kuala selama dua tahun terakhir. Dalam forum tersebut, Bagek menyebut bahwa anggaran yang telah dikeluarkan untuk kolam umum tersebut mencapai Rp84.000.000, namun hingga kini belum ada laporan kejelasan ke mana dana itu digunakan.
“Uang dua tahun itu jumlahnya delapan puluh empat juta rupiah. Tapi sampai sekarang, masyarakat tidak tahu ke mana anggaran itu digunakan. Tidak ada laporan atau kejelasan dari pihak Kecik,” ujar Bagek dengan nada tinggi, yang langsung memicu suasana memanas di lokasi rapat.
Kecik Muhammad Yani terlihat kewalahan merespons pertanyaan warga yang bertubi-tubi, dan suasana rapat pun berubah menjadi tegang. Beberapa warga lainnya turut mempertanyakan mekanisme penyewaan dan pembagian hasil kolam yang dianggap tidak merata serta tidak transparan.
Tokoh masyarakat lainnya, Usman Ismail, yang juga hadir dalam rapat, turut menyampaikan keprihatinannya kepada awak media. Ia meminta agar dugaan penyalahgunaan dana segera diusut dan diselesaikan secara transparan.
“Dana sebanyak itu harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Jika ada indikasi penyalahgunaan, kita minta pihak berwenang, termasuk Tipikor, untuk turun tangan. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap aparatur desa,” tegas Usman.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Kecik Muhammad Yani maupun dari aparat desa lainnya terkait tuntutan warga tersebut. Masyarakat berharap agar pemerintah desa segera mengadakan pertemuan lanjutan yang lebih terbuka dengan menghadirkan laporan penggunaan dana secara rinci.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan aset milik bersama seperti kolam umum. Ketegangan yang terjadi menjadi pengingat bahwa akuntabilitas publik adalah kunci dalam menjaga keharmonisan antara pemerintah desa dan masyarakatnya.
Reporter: Syaril
____________________________________________
