BOJONEGORO, tipikorinvestigasinews.id –Tidak ada hujan, tidak ada angin dan secara tiba tiba puluhan paket tender pembangunan saluran drainase Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro dibatalkan.
Hal ini sangat menggelitik para kontraktor lokal, dimana para kontraktor lokal yang berharap menang dalam tender dan sudah mengurus dukungan dan lain lain sangat kecewa karena tender dibatalkan dalam batas waktu akhir upload dokumen penawaran (tanggal 9 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB).
Diketahui bahwa jadwal upload dokumen penawaran dimulai tanggal 6 Oktober sampai tanggal 9 Oktober 2025, akan tetapi pada tanggal 8 Oktober 2025 sekira pukul 16.20 WIB paket tender dibatalkan.
Salah satu Ketua Asosiasi Jasa Konstruksi Bojonegoro (GP) memberikan keterangan kepada awak media tipikorinvestigasinewa.id bahwa pembatalan tender ini sangat merugikan masyarakat kontraktor lokal baik secara materiil maupun inmateriil.
“kami sangat dirugikan baik materiil maupun inmateriil dalam pembatalan tender ini, karena kami sudah bersusah payah mencukupi dukungan sebagaimana persyaratan tender, kok tender malah dibatalkan saat batas waktu terakhir upload dokumen, ngurus dukungan pabrikan dan lain lain itu beaya mas ” jelasnya.
“kemarin dilaunching atas dasar apa, kalau waktu tidak cukup kenapa ditenderkan, ini kan jelas jelas merugikan kami, kami sudah pontang panting cari dukungan tentunya kami sangat dirugikan” pungkasnya.
Dilain tempat seorang pengurus asosiasi jasa konstruksi, sebut saja namanya BW dengan senyum sinisnya bergumam sambil jengkel menyikapi pihak Dinas Perkim dan CK yang dianggap tidak profesional dan bahkan diduga ada konspirasi terkait tender tahun ini. “wayahe menang dibatalke (waktunya menang dibatalkan) soale mungkin calon mantene kalah (diduga ada calon mantene yang akan dimenangkan tapi kalah)…cetusnya sambil menggerutu.
Berdasarkan pantauan awak media, ada sekitar 47 paket tender pembangunan saluran drainase yang dibatalkan oleh Dinas Perkim dan CK. Pembatalan tender tersebut sampai saat ini belum ada pihak yang berwenang memberikan keterangan baik secara online maupun secara offline.
Awak media sudah menghubungi Kepala Dinas Perkim dan CK lewat WhatsApp, tapi sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban.
Disisi lain para kontraktor lokal melalui Himpunan Kontraktor Bojonegoro (HKB) dan Komplotan Kontraktor Bojonegoro (KKB) akan melakukan audiensi ke dinas terkait dan bahkan kalau mencapai jalan buntu akan dilakukan pengaduan kepada pihak APH.
“kalau memang tidak ada solusi terbaik, kami kontraktor lokal akan membuat pengaduan ke APH karena kami sudah dirugikan baik secara materiil maupun inmateriil…” Jawab kontraktor lokal yang tidak mau disebut namanya.
(Prasetyo)
