Minahasa, Tipikorinvestigasinews.id- Keresahan masyarakat semakin memuncak menyusul lambannya respons Inspektorat Minahasa dalam menindaklanjuti rekomendasi Kejaksaan terkait dugaan penyimpangan di Desa Timbukar. Tokoh Masyarakat Adry Rorong dan Johni Langi secara tegas menyatakan bahwa pihak Kejaksaan telah dua kali memberikan rekomendasi pemeriksaan, namun hingga 14 hari berlalu, Inspektorat dinilai tidak serius menindaklanjuti. “Ini bukti bahwa janji inspektorat untuk memprioritaskan pemeriksaan hanya omong kosong,” tegas Adry.
Masyarakat mencurigai adanya upaya pembangkangan dari Inspektorat Minahasa, bahkan muncul dugaan kuat bahwa oknum Kuntua Desa Timbukar telah menyogok petugas untuk menghambat proses pemeriksaan. “Kami tidak mau lagi dibohongi. Jika ini terus dibiarkan, kami siap turun ke jalan secara besar-besaran mendatangi kantor Bupati, Inspektorat, dan Kejari,” ungkap seorang perwakilan warga dengan nada tegas.
Adry menambahkan bahwa masyarakat merasa dikhianati karena Inspektorat justru turun ke lapangan secara diam-diam dengan dalih audit tahun 2025, bukan memeriksa kasus dugaan korupsi yang sedang hangat diperbincangkan. “Ini jelas upaya menutupi kebobrokan yang dilakukan oknum Kuntua agar terhindar dari jerat pidana,” tegasnya.
Tekanan semakin besar setelah masyarakat desa Timbukar resmi melaporkan kinerja Inspektorat Minahasa ke Ombudsman pada Kamis (7/8/2025). Surat protes juga telah diajukan, meminta tindakan tegas terhadap dugaan pembangkangan dan ketidaktransparanan Inspektorat dalam menangani kasus ini. “Kami minta Bupati Minahasa segera turun tangan sebelum aksi massa tidak terhindarkan,” seru salah satu tokoh masyarakat.
Beredar informasi bahwa oknum Kuntua Desa Timbukar sedang berupaya mati-matian menutupi penyimpangan yang dilakukan, termasuk dengan cara-cara tidak terpuji seperti mempengaruhi jalannya pemeriksaan. Masyarakat pun semakin yakin bahwa ada permainan kotor di balik kelambanan Inspektorat.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari pemerintah daerah, massa siap menggelar aksi damai besar-besaran. “Kami sudah lelah dengan janji-janji. Demo damai adalah langkah terakhir kami untuk memaksa mereka bekerja,” tegas koordinator aksi.
Bupati Minahasa kini berada di bawah sorotan. Masyarakat menuntut kepemimpinan tegas dan segera mengeluarkan instruksi pemeriksaan independen. Jika tidak, gelombang protes akan sulit dibendung, dan citra pemerintah di mata rakyat semakin terpuruk.
Situasi ini menjadi ujian berat bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa. Di satu sisi, mereka harus memastikan proses hukum berjalan transparan, di sisi lain, tekanan publik semakin menguat. Apakah Inspektorat akan tetap bersikap defensif, atau akhirnya mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas kasus ini? Warga menunggu jawaban konkret—bukan sekadar retorika. (WM/Tim)
____________________________________________
