Kab.bekasi ,Jawa Barat || Tipikor investigasi news.id // Pembongkaran sejumlah lapak pedagang yang berdiri di lahan milik kawasan industri di wilayah Jababeka 1, Cikarang, Kabupaten Bekasi, memicu polemik dan keluhan dari para pedagang. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 6 April 2026, saat pihak keamanan kawasan melakukan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di atas lahan tersebut.
Penertiban dilakukan oleh pihak keamanan kawasan industri yang menyatakan bahwa lahan tersebut merupakan aset resmi milik pengelola kawasan industri, sehingga tidak diperkenankan digunakan untuk aktivitas berdagang tanpa izin yang sah.
Namun, langkah pembongkaran itu justru menimbulkan keresahan di kalangan pedagang yang merasa telah mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk menempati lokasi tersebut.
Sejumlah Pedagang mengaku sangat kecewa Meskipun sebelum nya sudah diberikan Surat edaran Pemberitahuan akan ada pembongkaran , namun tanpa di berikan solusi yg Berarti .
Selain itu, para pedagang juga mengaku rutin membayar sejumlah uang bulanan sebagai bentuk sewa atau kontribusi atas penggunaan lahan tersebut.
“Saya sudah keluar uang banyak untuk bisa berdagang di sini.
Awalnya dijanjikan aman dan ada yang bertanggung jawab, tapi sekarang malah dibongkar begitu saja,” ujar salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.
Kekecewaan semakin memuncak ketika para pedagang menilai tidak ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas kerugian yang mereka alami. Mereka menduga adanya praktik tidak transparan yang melibatkan oknum-oknum tertentu dalam pengelolaan lahan tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa setempat saat dikonfirmasi oleh warga mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait adanya koordinasi atau perizinan atas berdirinya lapak-lapak tersebut.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan dugaan di kalangan pedagang bahwa terjadi saling lempar tanggung jawab antara pihak-pihak yang terkait.
“Dari awal kami diarahkan oleh oknum di lapangan, bahkan dijanjikan keamanan.
Tapi sekarang saat terjadi pembongkaran, tidak ada satu pun yang mau bertanggung jawab,” ungkap pedagang lainnya.
Para pedagang berharap adanya kejelasan dan itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat, termasuk pengelola kawasan dan oknum yang sebelumnya memberikan izin atau menarik biaya dari pedagang. Mereka meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan ada solusi konkret, baik berupa pengembalian dana maupun relokasi tempat usaha.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pengelola kawasan industri Jababeka terkait mekanisme penertiban tersebut maupun tindak lanjut atas nasib para pedagang yang terdampak.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena menyangkut mata pencaharian masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang. Diharapkan pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan, agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Red_Tim Investigasi
____________________________________________