TENGGARONG, tipikorinvestigasinews.id — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui pemanfaatan data yang terintegrasi. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) Tahun 2024 dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur kepada Pemkab Kukar.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Kamis (13/3), disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kukar, Dafip Haryanto.
Penyerahan data dilakukan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, dr Nurizky Permanajati, sebagai bagian dari strategi nasional percepatan penurunan stunting yang berbasis data akurat dan terverifikasi.
Plt Kepala DPPKB Kukar, Dafip Haryanto, menjelaskan bahwa data KRS tersebut akan menjadi acuan utama bagi perangkat daerah dalam merancang program intervensi yang tepat sasaran.
“Pemanfaatan data ini melibatkan lintas sektor, di mana terdapat 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang turut menandatangani BAST sebagai bentuk komitmen bersama,” ujarnya.
Adapun OPD yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Bappeda.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, dr Nurizky Permanajati, menegaskan bahwa distribusi data KRS merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh intervensi penanganan stunting berjalan berbasis data yang sama.
“Data ini dibagikan kepada OPD pengampu agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada kondisi riil di lapangan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa langkah tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang menuntut keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam arahannya menekankan pentingnya pemanfaatan data secara tepat dan mendalam agar intervensi yang dilakukan tidak keliru.
Menurutnya, selama ini kolaborasi lintas sektor di Kukar dalam penanganan stunting telah berjalan dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan berbasis data yang lebih rinci.
“Data ini harus segera dipelajari dan ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Jangan hanya dijadikan dokumen administratif, tetapi harus diolah secara detail agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak hanya mengandalkan data makro, tetapi mampu membaca kondisi secara spesifik di lapangan untuk menghindari program yang tidak tepat sasaran.
Lebih lanjut, Sunggono menegaskan bahwa arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kukar saat ini tidak hanya fokus pada penanganan anak stunting, tetapi juga menargetkan tidak adanya penambahan kasus baru atau zero new stunting.
“Penanganan anak stunting yang ada sudah berjalan melalui pendampingan dan layanan kesehatan yang terintegrasi dengan rumah sakit. Ke depan, fokus kita adalah mencegah munculnya kasus baru,” ungkapnya.
Dengan pemanfaatan data yang lebih akurat dan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, Pemkab Kukar optimistis upaya penurunan angka stunting dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
⚖️ Tegakkan Keadilan, Perjuangkan Kebenaran
____________________________________________