Mamuju, 10 Juli 2025 – tipikorinvestigasinews.id Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Pleno Tahunan di Mamuju yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, seluruh Bupati se-Sulawesi Barat, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, pelaku industri jasa keuangan, serta stakeholder terkait lainnya.
Rapat pleno ini merupakan forum strategis untuk memperkuat komitmen daerah dalam memperluas dan mempercepat akses keuangan masyarakat, UMKM, serta pelaku ekonomi daerah, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Sulawesi Barat, dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan, khususnya di daerah-daerah pedesaan dan terpencil.
> “TPKAD bukan sekadar forum seremonial, tetapi wadah konkret untuk menyusun langkah strategis yang berdampak langsung ke masyarakat. Dengan akses keuangan yang terbuka dan terjangkau, kita ingin masyarakat Sulbar, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga generasi muda, bisa naik kelas dan mandiri secara ekonomi,” tegasnya.
Turut hadir dan memberikan paparan adalah para Bupati dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, yakni Bupati Mamuju, Majene, Polman, Mamasa, Pasangkayu, dan Mamuju Tengah. Masing-masing kepala daerah menyampaikan kemajuan, tantangan, dan strategi yang telah atau akan dilakukan untuk mempercepat akses keuangan di wilayahnya.
Bupati Mamuju Tengah, misalnya, menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam sistem keuangan lokal. Ia menyoroti peluncuran program “Warung Inklusi” yang menggandeng perbankan dan koperasi lokal untuk menjangkau masyarakat hingga ke dusun-dusun.
> “Akses keuangan harus mendekati masyarakat, bukan sebaliknya. Kami ingin anak muda di desa bisa menabung, emak-emak bisa mengakses pembiayaan, dan pelaku usaha kecil bisa naik kelas melalui teknologi digital,” ujarnya.
Sementara itu, OJK Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa capaian indeks inklusi keuangan Sulbar terus meningkat setiap tahun, namun tantangan utama masih berada pada tingkat literasi keuangan dan rendahnya pemanfaatan produk-produk keuangan formal di kalangan masyarakat bawah.
Beberapa agenda penting yang dibahas dalam rapat pleno ini antara lain:
Evaluasi program kerja TPKAD tahun 2024
Penyusunan roadmap inklusi keuangan 2025–2027
Perluasan layanan Laku Pandai dan agen bank di desa
Sinergi dengan program Pemda dalam sektor pertanian, perikanan, dan UMKM
Rencana integrasi data keuangan daerah melalui sistem digital
Rapat pleno ini juga menghasilkan sejumlah komitmen bersama, termasuk penandatanganan nota kesepahaman lintas instansi, peluncuran program “Satu Desa Satu Agen Keuangan”, dan persiapan pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan di seluruh kabupaten pada Oktober mendatang.
Melalui semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, Sulawesi Barat meneguhkan diri menjadi provinsi yang tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga adil dan inklusif dalam pembangunan keuangan.
TPKAD Sulawesi Barat berkomitmen terus menghadirkan kebijakan nyata dan terukur demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta media Tipiko kaperwil sulbar Ansar.
____________________________________________
