Muba, tipikorinvestigasinews.id, Menyusul mencuatnya isu aktivitas penyulingan minyak ilegal (illegal refinery) yang menjadi perbincangan hangat di sejumlah media online dan tengah menjadi perhatian publik.
Kapolsek Babat Supat bersama jajaran Forkopimcam mengambil langkah cepat dan persuasif dengan menyampaikan himbauan langsung kepada para pengelola kegiatan tersebut.
Pada keterangan resminya Kapolsek Babat Supat IPTU Marlin, SH.,M.Si (Sabtu 19 Juli 2025) Langkah preventif ini dilakukan di wilayah Desa Supat Barat.
Kecamatan Babat Supat, dengan melibatkan Babinsa Supat Barat, Sekretaris Camat (Sekcam) Babat Supat, Kasi Trantib, dan jajaran Pemerintah Desa Supat Barat.
Dalam himbauannya, Kapolsek menyampaikan ajakan kepada para pelaku usaha penyulingan minyak ilegal untuk menghentikan secara mandiri kegiatan tersebut.
Ia menekankan bahwa aktivitas ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membawa risiko besar terhadap keselamatan jiwa dan kelestarian lingkungan.
Kami ingin membuka pola pikir masyarakat, bahwa kegiatan ini sangat berbahaya.
Tidak hanya berisiko meledak, tapi juga bisa mencemari tanah dan air, yang pada akhirnya merugikan kita semua.
Mari kita hentikan bersama-sama dan mulai mencari alternatif penghasilan yang lebih aman dan sah secara hukum,” ujar Kapolsek.
Sebagai bentuk edukasi, Kapolsek menekankan bahwa keselamatan dan keberlanjutan hidup masyarakat jauh lebih penting dibandingkan keuntungan sesaat dari praktik ilegal.
Pemerintah dan aparat, lanjutnya, terbuka untuk mencari solusi bersama agar masyarakat tetap bisa bertahan hidup tanpa harus bertumpu pada aktivitas yang merugikan lingkungan dan rawan konflik hukum.
Kegiatan ini diakhiri dengan pemasangan spanduk-spanduk himbauan di beberapa titik lokasi aktivitas illegal refinery, sebagai bentuk sosialisasi berkelanjutan.
Kapolsek juga memberikan pernyataan tegas untuk menjawab keresahan masyarakat terkait kemungkinan adanya keterlibatan aparat dalam praktik ilegal tersebut.
Kami pastikan tidak ada satu pun anggota Polsek Babat Supat yang bermain atau menerima keuntungan dari kegiatan ini. Jika ada indikasi demikian, kami siap menindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan masalah ini tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi.
Perlu kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan – dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten – dalam memberikan pembinaan, pembukaan lapangan usaha alternatif, serta edukasi hukum dan lingkungan kepada masyarakat.
Langkah cepat dan humanis ini diharapkan menjadi contoh bahwa penegakan hukum juga bisa dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, tanpa kekerasan, namun tetap tegas dalam prinsip.
Irsaan ( Kabiro muba )
____________________________________________
