KEPANJEN, tipikorinvestigasinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Sabtu (…). Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Malang, Alayk Mubarok, M.H.I.
Dalam rapat tersebut, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2026 yang berisi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pembangunan yang akan dijalankan pada tahun anggaran mendatang. Penyusunan dokumen ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2026.
Alayk Mubarok dalam sambutannya menegaskan bahwa KUA dan PPAS merupakan dokumen strategis sekaligus fondasi penting dalam penyusunan APBD.
“KUA dan PPAS bukan hanya rangkaian angka-angka, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang merata, transparan, serta berpihak pada masyarakat Kabupaten Malang. Karena itu, proses pembahasan harus dilakukan secara konstruktif, akuntabel, dan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan,” tegas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan anggaran daerah dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Harmonisasi antara pemerintah daerah dan DPRD akan melahirkan kebijakan anggaran yang kredibel serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Melalui rapat ini, DPRD Kabupaten Malang berharap rancangan KUA-PPAS Tahun 2026 dapat segera dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran, sehingga target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai rencana.
Penulis: Sudirlam
____________________________________________
