Putussibau, tipikorinvestigasinews.id. Minggu, 19 Oktober 2025. Hingga saat ini, kasus KMP Batoe Poeja masih belum menunjukkan perkembangan berarti di ranah penegakan hukum.
Meski berbagai dugaan penyimpangan sudah mencuat ke publik, pihak Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu berdalih bahwa proses investigasi belum dapat dilanjutkan secara menyeluruh karena keterbatasan tenaga ahli di bidang pemeriksaan teknis dan keuangan.
Sumber internal menyebutkan bahwa sejumlah laporan masyarakat terkait indikasi pelanggaran dalam proyek KMP Batoe Poeja telah masuk sejak lama. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret.
Kondisi ini menimbulkan kekecewaan publik dan memperkuat kesan bahwa kasus tersebut dibiarkan “mengendap” tanpa arah penyelesaian yang jelas.
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai, alasan kekurangan tenaga ahli tidak dapat menjadi pembenaran atas lambannya penegakan hukum.
> “Keterbatasan SDM seharusnya tidak menghalangi upaya pencarian kebenaran. Kalau tidak mampu, mestinya minta pendampingan dari aparat penegak hukum seperti BPKP atau Kejaksaan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kapuas Hulu.
“Jangan sampai alasan klasik seperti kekurangan tenaga ahli dijadikan tameng untuk menutupi ketidakseriusan aparat dalam menegakkan supremasi hukum,” tambahnya.
Menariknya, berdasarkan keterangan yang dikutip dari pembicaraan awak media dengan Kasi Intel Kejaksaan, Adam Putrayansa, pihak Kejaksaan menyatakan siap mengambil alih proses penyelidikan apabila Inspektorat menyatakan tidak mampu melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.
> “Kami siap membantu, tergantung dari Inspektorat sendiri. Jika mereka menyatakan tidak sanggup, kami bisa ambil alih,” ujar Kasi Intel Kejaksaan, Adam Putrayansa, singkat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, proyek KMP Batoe Poeja disebut-sebut menimbulkan potensi kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah, akibat ketidaksesuaian antara nilai anggaran, spesifikasi teknis, dan realisasi di lapangan.
Sejumlah dokumen pendukung serta hasil pemeriksaan awal di lapangan memperlihatkan adanya indikasi kuat penyimpangan dalam pengelolaan proyek tersebut.
Publik kini menanti langkah tegas dari aparat pengawasan dan penegak hukum untuk membuktikan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, agar kasus Batoe Poeja tidak menjadi contoh buruk lemahnya pengawasan di daerah.
✍️ Penulis: Adi ZTC
🕊️ Tegakkan keadilan, perjuangkan kebenara
____________________________________________
