Tegal -Jateng, tipikorinvestigasinews.id -25/10/2025 –Sebuah investigasi mengungkap masalah sistemik di balik kebijakan MTsN 3 Slawi, Kabupaten Tegal, yang memungut sumbangan dari wali murid. Kebijakan ini, yang dijustifikasi pihak sekolah sebagai akibat pemotongan dana BOS dan tiadanya bantuan pemerintah, justru memperlihatkan lemahnya pengawasan, komunikasi, dan akuntabilitas yang berujung pada beban finansial bagi orang tua.
Kepala MTsN 3 Slawi, Drs. Nur Hamid, membenarkan adanya kebijakan sumbangan untuk membangun sarana pendidikan. Namun, ketiadaan rincian spesifik dan transparan mengenai proyek infrastruktur yang akan dibiayai—apakah untuk perbaikan kelas atau ruang baru—mempertanyakan akuntabilitas penggunaan dana.
Klaim bahwa sosialisasi telah dilakukan bersama Komite Sekolah juga mengundang tanda tanya. Sejauh mana peran komite sebagai representasi orang tua siswa? Apakah mereka melakukan pengawasan independen atau hanya sekadar mengesahkan keputusan sekolah?
Pihak Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tegal, melalui Humas M. Muis, mengonfirmasi adanya pemotongan dana BOS yang diklaim sebagai bagian dari efisiensi anggaran pusat. Pertanyaannya, ke mana dana yang dihemat dari pemotongan ini dialokasikan? Apakah hilang begitu saja atau dialihkan ke program lain? Efisiensi anggaran makro pemerintah ternyata berimplikasi langsung pada berkurangnya layanan pendidikan di tingkat akar rumput.
Klaim sekolah mengenai tidak adanya bantuan pemerintah daerah juga patut diuji. Apakah benar tidak ada sama sekali, atau bantuan yang diberikan tidak memadai dan tidak tepat sasaran? Ini mengindikasikan potensi kegagalan perencanaan anggaran pendidikan di tingkat daerah.
Pernyataan Humas Kemenag, M. Muis, justru menjadi titik krusial. Saat ditanya, ia mengaku tidak tahu menahu dan menyatakan hal itu merupakan ranah bidang Pendidikan Madrasah (PENMA).
Pernyataan ini mengindikasikan silo mentality atau mentalitas menara gading dalam birokrasi. Sebagai perwakilan Kemenag di tingkat kabupaten, seharusnya mereka memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh madrasah, termasuk aspek keuangan di bawah bidang PENMA.
Kevakuman pengawasan ini menciptakan ruang yang rawan penyalahgunaan. Sekolah berpotensi memberlakukan kebijakan finansial secara sepihak tanpa kontrol yang memadai. Koordinasi yang baru akan dilakukan setelah pemberitaan media terbit menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan proaktif tidak berjalan.
Di balik semua pernyataan resmi, pihak yang paling dirugikan adalah orang tua siswa dan prinsip keadilan dalam pendidikan.
Dalam praktik, sumbangan yang “dikoordinasikan dengan komite” sering kali berubah menjadi iuran wajib yang memberatkan. Tekanan sosial dan kekhawatiran anak akan mendapat perlakuan tidak menyenangkan membuat orang tua enggan menolak.
Kebijakan ini, meski dibungkus alasan yang tampak logis, pada hakikatnya menggerus semangat program BOS yang ditujukan untuk meringankan beban orang tua dan memastikan pendidikan yang terjangkau.
Kasus di MTsN 3 Slawi bukan sekadar persoalan satu sekolah yang meminta sumbangan. Ini adalah gejala penyakit sistemik yang lebih dalam: kegagalan birokrasi dalam menjamin anggaran pendidikan, lemahnya pengawasan berjenjang, dan terputusnya komunikasi antara pusat, daerah, dan unit pelaksana.
Solusinya tidak bisa hanya dengan meminta sekolah menghentikan sumbangan atau meminta Kemenag berkoordinasi. Diperlukan audit yang transparan terhadap penggunaan dana BOS di sekolah tersebut, evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengawasan oleh Kemenag Kabupaten Tegal, dan yang terpenting, komitmen politik yang nyata untuk memprioritaskan anggaran pendidikan yang memadai dan tepat sasaran. Tanpa itu, beban akan terus-menerus dilimpahkan ke pundak orang tua.
Biro Tegal
Slamet
____________________________________________