S W N

MEDIA NASIONAL

TIPIKOR

INVESTIGASI NEWS.ID

Konten Spesial

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447H / 2026M

23 Juni 2026

Masyarakat Desa Unsongi Tegaskan Perjungan Belum Selesai Desak PT RUJ Penuhi Hak Masyarakat.

Sulteng,Kabupaten Morowali,http://Tipikorinvestigasinews.id- Senin (22/2026) Aliansi Masyarakat Desa Unsongi kecamatan - MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS - BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

11 Juni 2026

Kasus dugaan Korupsi Rp1,5 Miliar desa Nambo Naik Ketahap Penyidikan.

8 Juni 20268 Juni 2026

Dugaan Penyimpangan Dana BOP PKBM Di Kecamatan Tomini Jadi Sorotan Masyarakat.

2 Juni 2026

Publik Mendesak Oknum Kades Ambesia Induk Inisial ART Segera Proses Hukum Diduga Korupsi DD Ratusan juta Rupiah

1 Juni 20261 Juni 2026

Pemdes Tinombala Berhasil Bangun Jalan Rabat Benton Akses Antara Desa.

31 Mei 202631 Mei 2026

Warga Kecamatan Palasa Kecewa Ketidak Hadiran Bupati Parimo Di Pembukaan Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan.

28 Mei 2026

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa dan Proyek Pamsimas di Palasa Akan Kembali Dilaporkan ke Kejati Sulteng

27 Mei 202627 Mei 2026

Pemkab Poso Raih WTP Atas LKPD 2025, Bupati Verna Apresiasi Kerja Perangkat Daerah.

───────────────────────────────────

Dukung Ketahanan Pangan, Ditbinmas Polda Lampung Asistensi Program Pekarangan Bergizi di Lampung Utara

Rumah Warga Desa Segayam Ogan Ilir Ludes Terbakar, Kerugian Capai Puluhan Juta Rupiah

DPRD Langkat Bentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif

Kehadiran Abdul Salam di Paripurna DPRD Palopo Picu Perdebatan Status Administratif PALOPO— Rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Palopo pada Senin (22/6/2026) siang awalnya berjalan seperti biasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palopo, Zulkifli Halid, datang membawa dokumen penting, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, perhatian beberapa orang di dalam ruangan justru tertuju ke deretan kursi anggota dewan. Di sana, duduk Abdul Salam. Kehadiran Salam langsung memicu bisik-bisik di koridor parlemen. Bagi publik Palopo yang mengikuti dinamika politik lokal, nama Salam bukan sosok asing. Ia adalah legislator yang beberapa waktu lalu resmi diberhentikan dari jabatannya lewat Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2162/XII/Tahun 2025. Hingga hari ini, lembaran hitam di atas putih dari gubernur itu belum pernah dicabut atau dibatalkan. Lalu, mengapa Salam bisa kembali duduk dan ikut bersidang? Pintu masuk Salam adalah selembar surat dari internal partainya sendiri. Mahkamah Partai NasDem menerbitkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 11/MPN/DPRD/I/2026 yang memulihkan status keanggotaannya. Bagi partai dan Salam, surat ini adalah mandat sah. Namun bagi sistem birokrasi negara, situasinya tidak sesederhana itu. Di sinilah letak benang kusutnya. Dalam tata negara kita, keputusan partai politik dan keputusan perwakilan pemerintah pusat (gubernur) berada di kamar yang berbeda. Surat dari mahkamah partai adalah urusan rumah tangga organisasi. Sementara SK Gubernur adalah produk hukum negara yang mengikat secara publik. Secara administrasi, selama Gubernur Sulsel belum mengeluarkan SK baru yang membatalkan pemberhentian tersebut, status Salam di mata hukum negara sebenarnya masih merupakan mantan anggota dewan. Ruang abu-abu ini yang sekarang berisiko membawa masalah baru bagi DPRD Palopo. Rapat paripurna kemarin bukan sekadar kumpul-kumpul biasa, melainkan agenda resmi penyerahan laporan keuangan daerah. Jika seorang tokoh yang status administrasinya masih menggantung ikut mengambil keputusan, atau bahkan sekadar memberikan hak suara dan interupsi, keabsahan produk hukum yang dihasilkan dewan di masa depan bisa dipersoalkan. Bukan hanya soal sah atau tidaknya perda APBD nanti, urusan ini juga bisa merembet ke urusan isi dompet negara. Hak keuangan dan fasilitas kedewanan melekat pada SK jabatan yang sah. Jika Sekretariat DPRD buru-buru mencairkan hak keuangan Salam sebelum ada lampu hijau atau SK pemulihan resmi dari Gubernur, pos anggaran tersebut sangat rawan menjadi “merah” saat diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nanti. Hingga saat ini, suasana di seputar konflik administrasi ini masih sunyi dari tanggapan resmi. Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum bersuara, begitu pula dengan Sekretariat DPRD Palopo. Pj Sekda Zulkifli Halid yang hadir mewakili eksekutif pun memilih tidak memberikan komentar publik usai rapat. Salam sendiri tampaknya sadar bahwa modal putusan partai saja belum cukup kuat untuk mendobrak dinding birokrasi. Ia kini harus memilih menempuh jalur resmi dengan menggugat SK Gubernur tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar. Langkah ini akan menegaskan bahwa kepastian nasib politiknya memang harus diuji di depan meja hijau. Sekarang, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Selama belum ada ketukan palu hakim atau revisi resmi dari gubernur, setiap rapat yang digelar di gedung parlemen Palopo akan terus dibayangi oleh ketidakpastian hukum. Upaya untuk meminta kejelasan lebih lanjut masih terus diikhtiarkan. Redaksi hingga berita ini dinaikkan masih mencoba menghubungi pimpinan DPRD Palopo serta pengurus Fraksi NasDem demi mendapatkan duduk perkara yang lebih terang bagi publik.

Kategori: Daerah Sulawesi tengah

Berita, Daerah Sulawesi tengah23 Juni 2026

Masyarakat Desa Unsongi Tegaskan Perjungan Belum Selesai Desak PT RUJ Penuhi Hak Masyarakat.

Sulteng,Kabupaten Morowali,http://Tipikorinvestigasinews.id– Senin (22/2026) Aliansi Masyarakat Desa Unsongi kecamatan bungku timur kembali menggelar aksi unjukrasa – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Sulawesi tengah11 Juni 2026

Kasus dugaan Korupsi Rp1,5 Miliar desa Nambo Naik Ketahap Penyidikan.

Sulteng-Kabupaten Morowali,http://tipikorinvestigasinews.id– Permasalahan kasus dugaan korupsi dana sewa jetty PT Rizky Utama Jaya senilai Rp1,5 – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Sulawesi tengah8 Juni 20268 Juni 2026

Dugaan Penyimpangan Dana BOP PKBM Di Kecamatan Tomini Jadi Sorotan Masyarakat.

Parigi Moutong,Sulawesi Tengah,http://tipikorinvestigasinews.id– Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada salah satu Pusat – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Sulawesi tengah2 Juni 2026

Publik Mendesak Oknum Kades Ambesia Induk Inisial ART Segera Proses Hukum Diduga Korupsi DD Ratusan juta Rupiah

Sulteng-Kabupaten Parimo,-http://tipikorinvestigasinews.id – Kali ini sorotan Publik Mengarah kepada Desa Ambesia induk, Kecamatan Tomini Kabupaten – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Sulawesi tengah1 Juni 20261 Juni 2026

Pemdes Tinombala Berhasil Bangun Jalan Rabat Benton Akses Antara Desa.

Sulteng-Kabupaten Parimo, http://tipikorInvestigasinews.id – Selama ini Desa Tinombala kecamatan ongka malino akses jalan antara desa – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Sulawesi tengah31 Mei 202631 Mei 2026

Warga Kecamatan Palasa Kecewa Ketidak Hadiran Bupati Parimo Di Pembukaan Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan.

Sulteng,Kabupaten Parimo,http://TipikorInvestigasinews.Id– Kecamatan Palasa kabupaten parigi moutong melaksanakan kegiatan Peserta Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Daerah Sulawesi tengah28 Mei 2026

Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Desa dan Proyek Pamsimas di Palasa Akan Kembali Dilaporkan ke Kejati Sulteng

Parigi Moutong, Sulteng, http://tipikorinvestigasinews.id — Dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan proyek Pamsimas di Kecamatan Palasa, – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Sulawesi tengah27 Mei 202627 Mei 2026

Pemkab Poso Raih WTP Atas LKPD 2025, Bupati Verna Apresiasi Kerja Perangkat Daerah.

Sulteng,Kabupaten Poso ,http://tipikorinvestigasinews.d– Pemerintah Kabupaten Poso kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita Utama, Daerah Sulawesi tengah27 Mei 202627 Mei 2026

Berdiri Kopdes Merah Putih Memperkecil Dugaan Korupsi DD

Sulteng-Kabupaten Parimo – http://tipikorinvestigasinews.id -.Payung hukum (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 Alokasi wajib DD Pendanaan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

Berita, Daerah Sulawesi tengah26 Mei 2026

Publik Mendesak BPKP Provinsi Sulteng audit Kasus Dugaan Korupsi DD Bondoyong

Sulteng-Kabupaten Parimo ,http://tipikorinvestigasinews.id dugaan Prahara DD Bondoyong kecamatan Sidouan, antara oknum kades isial RD dan – MEDIA NASIONAL -TIPIKOR INVESTIGASI NEWS – BERANI,TEGAS , JUJUR & BERINTEGRITAS

1
2
3
…
7
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.