Tegal — jateng, tipikorinvestigasinews.id –Dugaan penyimpangan dalam penyaluran program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kembali mencuat di Kecamatan Bojong. Berdasarkan Salinan SK Gubernur Tahap II 2025, Desa Gunung Jati tercatat menerima 16 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun hasil observasi lapangan dan keterangan sejumlah penerima menunjukkan bahwa bantuan yang diterima warga jauh di bawah pagu semestinya.
Sejumlah KPM menyatakan bahwa nilai bantuan ditentukan oleh pihak pelaksana dan Kepala Desa, bukan berdasarkan pagu standar RTLH. Bantuan yang diterima warga berkisar Rp12.000.000–Rp15.000.000, termasuk upah tukang sekitar Rp2.000.000, sehingga menimbulkan dugaan kuat bahwa sebagian bantuan tidak tersalurkan sepenuhnya kepada warga yang berhak.
Gerhana Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas temuan tersebut.
“Kami benar-benar prihatin. Bantuan untuk rakyat miskin kok sampai dijadikan mainan. Dan ini bukan kejadian pertama — di Kecamatan Bojong kami sudah menemukan kasus serupa berulang kali,” ujar Ree’, Ketua Satgasus Gerhana Indonesia DPD Jawa Tengah.
Sorotan publik juga mengarah pada fakta bahwa didugan Sekretaris Desa Gunung Jati tercatat sebagai salah satu penerima RTLH. Informasi yang dihimpun dari warga menunjukkan bahwa Sekdes tersebut dalam waktu berdekatan dapat membeli beberapa bidang tanah, sehingga menimbulkan dugaan ketidaktepatan sasaran dan potensi konflik kepentingan dalam penetapan KPM.
Isu Bantuan Sapi Ketahanan Pangan Juga Tak Jelas
Warga turut mempertanyakan bantuan ternak sapi program ketahanan pangan yang dikelola melalui BUMDes. Hingga kini, tidak ada laporan resmi mengenai keberadaan maupun pemanfaatannya, bahkan muncul dugaan bahwa sapi bantuan telah dijual tanpa kejelasan pertanggungjawaban.
“Sekretaris Desa Gunung Jati sempat memberikan tanggapan langsung ketika ditemui.
Menurutnya:
“Di wilayah Gunung Jati itu kesulitan mencari KPM yang benar-benar membutuhkan.”
Namun, dalam bagian obrolan lain, Sekdes menyatakan bahwa pihak desa sedang mengajukan tambahan 13 KPM RTLH.
Pernyataan ini menimbulkan keanehan:
Di satu sisi Sekdes menyebut bahwa mencari rakyat miskin itu sulit,
Tetapi di sisi lain mengajukan 13 KPM tambahan, yang justru menunjukkan bahwa masih banyak warga yang layak menerima bantuan.
Ketidaksesuaian ini menambah pertanyaan publik mengenai proses pendataan KPM RTLH di Desa Gunung Jati.
Berbeda dengan Sekdes yang sempat ditemui, Kepala Desa Gunung Jati belum memberikan tanggapan apa pun terkait temuan ini.
Nomor telepon tim Gerhana Indonesia diblokir,
Rekan lain yang mencoba menghubungi juga tidak mendapatkan balasan, baik melalui panggilan, pesan singkat, maupun pesan aplikasi,
Upaya menemui langsung pun tidak berhasil,
Saat singgah ke kantor desa, Kades tidak berada di tempat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi resmi.
Untuk sementara, itulah tanggapan Pemerintah Desa yang dapat dihimpun hingga rilis ini tayang.
Melihat rangkaian temuan yang berulang, Gerhana Indonesia menyatakan siap mengajukan permohonan audit kepada Inspektorat Kabupaten Tegal.
“Kami akan mendesak audit menyeluruh terhadap Desa Gunung Jati. Jika diperlukan, audit satu kecamatan akan kami usulkan, karena temuan serupa juga kami dapati di desa lain dalam wilayah Bojong,” tegas Ree’.
Gerhana Indonesia menilai bahwa audit diperlukan untuk memastikan hak masyarakat miskin tidak disalahgunakan, dipotong, atau dimainkan.
“Audit yang objektif sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian bahwa bantuan yang menjadi hak mereka tidak diganggu oleh praktik-praktik yang merugikan,” tambahnya.
Biro tegal
Slamet. S
____________________________________________
