Nias Selatan-tipikorinvestigasinews.id- Selasa, 3 Maret 2026. Di tengah klaim tingginya rasio elektrifikasi nasional, hampir separuh desa di wilayah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, hingga awal 2026 disebut belum menikmati layanan listrik negara secara penuh.
Fakta tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, ke wilayah Kepulauan Nias sejak 21 Februari hingga awal Maret 2026.
Apa yang Terjadi?
Dari total tujuh kecamatan di Kepulauan Batu yang terdiri atas 86 desa dan satu kelurahan, sebagian desa masih belum terhubung jaringan listrik milik negara. Sebagian lainnya hanya mengandalkan generator set (genset) dengan waktu operasional terbatas, rata-rata beberapa jam pada malam hari.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga produktivitas usaha kecil masyarakat setempat.
Di Mana dan Siapa yang Terdampak?
Wilayah terdampak berada di kawasan Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, yang secara geografis merupakan daerah kepulauan terpencil di barat Sumatera.
Menurut Penrad Siagian, masyarakat nelayan, petani, pelaku UMKM, hingga anak-anak sekolah menjadi kelompok paling terdampak akibat keterbatasan akses listrik tersebut.
“Indonesia telah merdeka sejak 1945. Delapan dekade berlalu, namun sebagian masyarakat di wilayah kepulauan ini masih hidup dalam gelap. Kemerdekaan yang dijanjikan konstitusi seolah belum sepenuhnya menyentuh mereka,” ujar Penrad.
Kapan dan Bagaimana Kondisi Ini Terungkap?
Persoalan tersebut disampaikan masyarakat saat dialog langsung dalam rangkaian kunjungan kerja senator tersebut sejak 21 Februari 2026. Selain persoalan listrik, warga juga mengeluhkan tingginya harga energi.
Dari aspirasi yang dihimpun, harga BBM jenis Pertalite di sejumlah titik disebut mencapai sekitar Rp 25.000 per liter akibat tingginya biaya distribusi. Sementara harga elpiji 3 kilogram bersubsidi dilaporkan berada di kisaran Rp 55.000 per tabung.
Tingginya harga energi tersebut dinilai memperberat beban operasional nelayan dan pelaku usaha kecil.
Mengapa Hal Ini Dinilai Ironis?
Penrad mempertanyakan apakah capaian rasio elektrifikasi nasional benar-benar mencerminkan kondisi riil di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kalau kita bicara rasio elektrifikasi nasional yang sudah tinggi, pertanyaannya: apakah angka itu benar-benar mencerminkan kondisi di pulau-pulau seperti Kepulauan Batu?” katanya.
Ia mendesak dilakukan audit dan pemetaan ulang desa-desa yang belum teraliri listrik serta evaluasi terhadap alokasi anggaran dan target penyambungan.
“Negara tidak boleh hanya hadir melalui laporan administratif dan klaim capaian nasional. Masyarakat tidak butuh angka statistik, mereka butuh listrik yang benar-benar menyala di rumah mereka,” ujarnya.
Hak Jawab dan Tanggapan Pihak Terkait
Menanggapi hal tersebut, pihak PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara menyatakan bahwa program elektrifikasi di wilayah kepulauan menghadapi tantangan geografis dan distribusi logistik.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, PLN menyebutkan bahwa pengembangan jaringan di wilayah kepulauan memerlukan investasi infrastruktur tambahan, termasuk pembangkit skala kecil dan sistem energi terbarukan berbasis surya (PLTS).
PLN menyatakan terus melakukan pemetaan dan perencanaan bertahap guna meningkatkan rasio desa berlistrik di wilayah Nias Selatan.
Sementara itu, pihak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah desa di Kepulauan Batu untuk masuk dalam prioritas program elektrifikasi wilayah 3T.
“Koordinasi dengan PLN dan pemerintah pusat terus dilakukan agar desa-desa yang belum terjangkau dapat segera diintervensi melalui skema jaringan atau pembangkit alternatif,” demikian keterangan yang disampaikan perwakilan pemerintah daerah.
Terkait harga BBM dan elpiji, pihak PT Pertamina (Persero) menyebutkan bahwa harga subsidi tetap mengacu pada ketetapan pemerintah pusat. Perbedaan harga di tingkat pengecer, menurut keterangan yang diterima, dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi dan kondisi geografis wilayah kepulauan.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Persoalan akses listrik di Kepulauan Batu menjadi gambaran tantangan pemerataan infrastruktur energi di wilayah kepulauan Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mencatat peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Di sisi lain, sebagian masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses dasar tersebut.
Penrad menyatakan akan membawa temuan ini ke forum DPD RI untuk mendorong pembahasan lintas kementerian, khususnya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, agar percepatan elektrifikasi wilayah kepulauan menjadi prioritas kebijakan.
Hingga berita ini diterbitkan, proses pemetaan lanjutan terhadap desa-desa yang belum teraliri listrik di Kepulauan Batu masih berlangsung.
Pewarta: Faozatulo
____________________________________________
