Putussibau ,tipikorinvestigasinews.id -27 Maret 2026.Pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro menjadi sorotan publik.
Warga mengeluhkan ketersediaan obat yang kerap kosong, sehingga pasien terpaksa membeli di apotek luar dengan biaya tambahan.
Keluhan tersebut disampaikan oleh seorang warga, Nani, saat mendampingi anggota keluarganya berobat. Ia mengaku obat yang diresepkan dokter tidak tersedia di rumah sakit.
“Obatnya tidak ada di rumah sakit, jadi kami harus beli di luar. Harganya mahal sekali, sangat memberatkan,” ujar Nani, Kamis (27/3/2026).
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dialami oleh pasien pengguna BPJS, tetapi juga pasien umum. Kekosongan obat dinilai berdampak langsung pada beban ekonomi masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau.
Selain itu, ia juga menyoroti pelayanan yang dirasa kurang maksimal, khususnya bagi pasien pengguna BPJS.
“Kami pakai BPJS, tapi terkadang terasa dipersulit. Prosesnya lama dan berbelit,” tambahnya.
Keluhan serupa juga disampaikan oleh keluarga pasien lain yang enggan disebutkan namanya. Mereka mengaku harus mencari obat ke apotek luar karena tidak tersedia di rumah sakit.
“Kalau tidak ada di rumah sakit, kami tidak punya pilihan selain beli di luar. Itu pun belum tentu langsung dapat,” ungkapnya.
Media ini telah berupaya mengkonfirmasi pihak manajemen RSUD dr. Achmad Diponegoro. Direktur rumah sakit yang baru menjabat, yang akrab disapa Miki, memberikan tanggapan singkat.
“Selamat siang, pak. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Keluhan bapak akan kami tanggapi dan bagian pelayanan dan Humas kami akan menyampaikan keluhan bapak. Terima kasih, pak,” ujarnya.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak Humas RSUD dr. Achmad Diponegoro belum memberikan klarifikasi lanjutan terkait penyebab kekosongan obat maupun evaluasi pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.
Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, RSUD dr. Achmad Diponegoro memiliki peran penting dalam menjamin pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat bagi pasien. Kekosongan obat yang terjadi berpotensi mengganggu proses pengobatan serta menambah beban biaya masyarakat.
Program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan juga diharapkan mampu memberikan akses layanan yang setara tanpa hambatan, baik bagi pasien BPJS maupun pasien umum.
Masyarakat berharap adanya langkah konkret dari pihak rumah sakit untuk memastikan ketersediaan obat dan meningkatkan kualitas pelayanan.
Transparansi serta respons cepat dari manajemen dan Humas dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan daerah.(Adi*ztc)
____________________________________________
