Jakarta : tipikorinvestigasinews.id – Akademisi yang juga Pengamat kebijakan publik dan pendidikan, Dr. Iswadi, kembali menyuarakan pentingnya pembentukan Badan Khusus Sekolah Rakyat yang berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap masih lebarnya kesenjangan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat miskin, masyarakat terpencil, serta kelompok rentan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Dr. Iswadi, program Sekolah Rakyat yang selama ini mulai diwacanakan pemerintah membutuhkan lembaga yang kuat, fokus, dan memiliki kewenangan langsung agar implementasinya tidak terhambat birokrasi panjang antar kementerian maupun pemerintah daerah. Ia menilai keberadaan badan khusus akan mempercepat pemerataan pendidikan dan memastikan setiap anak bangsa memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi.
Pendidikan adalah instrumen utama memutus rantai kemiskinan. Karena itu, Sekolah Rakyat tidak boleh dikelola secara biasa biasa saja. Dibutuhkan badan khusus yang bekerja langsung di bawah Presiden agar program ini berjalan efektif, terintegrasi, dan memiliki arah kebijakan yang jelas, ujar Dr. Iswadi dalam keterangannya kepada media, Kamis (7/5).
Dr. Iswadi menjelaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat sejatinya bukan sekadar menghadirkan bangunan sekolah baru, tetapi menciptakan sistem pendidikan inklusif yang benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Ia menekankan bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, geografis, dan keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah.
Ia menambahkan bahwa selama ini berbagai program pendidikan nasional sering kali menghadapi persoalan koordinasi antar lembaga. Akibatnya, implementasi di lapangan menjadi lambat dan tidak merata. Oleh sebab itu, badan khusus yang berada langsung di bawah Presiden dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat koordinasi nasional sekaligus memastikan pengawasan berjalan optimal.
Kalau program ini ditangani secara lintas kementerian tanpa komando yang kuat, maka potensi tumpang tindih kebijakan akan sangat besar. Kita perlu satu lembaga yang fokus dan bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan Sekolah Rakyat, katanya.
Dalam usulannya, Dr. Iswadi menyebut badan khusus tersebut nantinya dapat memiliki beberapa fungsi utama, di antaranya perencanaan pembangunan Sekolah Rakyat, pengawasan kualitas pendidikan, perekrutan tenaga pendidik, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi capaian pendidikan nasional untuk kelompok masyarakat miskin dan marginal.
Selain itu, ia juga menilai bahwa Sekolah Rakyat harus dirancang dengan pendekatan pendidikan modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Menurutnya, kurikulum yang diterapkan tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup, pendidikan karakter, literasi digital, kewirausahaan, serta penguatan nilai kebangsaan.
Sekolah Rakyat harus menjadi pusat lahirnya generasi unggul dari keluarga sederhana. Anak anak dari desa, daerah tertinggal, dan keluarga miskin harus memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan bersaing, ujarnya.
Dr. Iswadi juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat. Ia menilai program pendidikan berbasis kerakyatan tidak boleh hanya menjadi proyek jangka pendek atau sekadar program populis semata. Sebaliknya, program ini harus dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Menurutnya, keberadaan badan khusus di bawah Presiden akan memberikan kepastian politik dan dukungan anggaran yang lebih kuat. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa terganggu perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan.
Kalau kita serius ingin mewujudkan Indonesia Emas, maka investasi terbesar harus dimulai dari pendidikan rakyat. Negara harus hadir secara nyata untuk anak anak yang selama ini tertinggal, tegasnya.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi mengusulkan agar Sekolah Rakyat juga menyediakan sistem pendidikan berasrama khusus bagi anak-anak dari daerah terpencil dan keluarga tidak mampu. Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus menjamin kebutuhan dasar peserta didik terpenuhi dengan baik.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia menilai arah kebijakan utama tetap harus dikendalikan langsung oleh Presiden agar seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam visi yang sama.
Presiden harus menjadi motor utama gerakan pendidikan rakyat. Dengan kepemimpinan yang kuat, saya yakin Sekolah Rakyat dapat menjadi tonggak baru reformasi pendidikan nasional, katanya.
Usulan pembentukan Badan Khusus Sekolah Rakyat ini pun mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan. Banyak pihak menilai gagasan tersebut relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini, terutama dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan kualitas pendidikan antar wilayah.
Dr. Iswadi berharap pemerintah dapat segera mengkaji secara serius pembentukan badan tersebut dan menjadikannya sebagai prioritas nasional. Ia meyakini bahwa langkah tersebut akan menjadi warisan besar dalam pembangunan pendidikan Indonesia di masa depan.
Negara maju dibangun oleh pendidikan yang kuat dan merata. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak miskin kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan akses pendidikan. Sekolah Rakyat harus menjadi gerakan nasional yang dikawal langsung oleh Presiden, pungkasnya.
Tentang Dr. Iswadi
Dr. Iswadi dikenal sebagai akademisi dan pengamat kebijakan publik yang aktif menyuarakan isu-isu pendidikan, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi kebijakan sosial di Indonesia. Ia kerap memberikan pandangan strategis terkait pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Abdi S
____________________________________________