Pekalongan – Jateng, tipikorinvestigasinews.id – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong perlindungan sosial bagi para nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program tersebut dinilai penting karena profesi nelayan memiliki risiko kerja yang tinggi akibat cuaca ekstrem, gelombang laut, hingga berbagai insiden saat melaut.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman dalam agenda Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Daerah Kabupaten / Kota Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Nelayan Bersama Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026, bertempat di Kantor Dinlutkan Kabupaten Pekalongan, Jum’at (22/05/2026) siang.
Dalam sambutannya, Sukirman menjelaskan bahwa asuransi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor maritim yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian.
“Program ini terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang memberikan santunan dan menanggung seluruh biaya pengobatan atau perawatan medis akibat kecelakaan saat bekerja, serta Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan santunan tunai kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja,” ujarnya.
Ia menyebutkan, iuran program tersebut sangat terjangkau, yakni mulai sekitar Rp. 16.800 per bulan untuk paket dasar JKK dan JKM. Pembayaran iuran dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui kelompok nelayan setempat.
“Bahkan untuk kepesertaan bantuan dari pemerintah, iurannya bisa ditanggung penuh melalui APBD Provinsi, Kabupaten, maupun program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” katanya.
Menurut Sukirman, perlindungan bagi nelayan menjadi sangat penting mengingat tingginya risiko pekerjaan di laut. Cuaca yang tidak menentu dan berbagai kondisi darurat sering kali menjadi tantangan yang dihadapi para nelayan setiap hari.
“Kita tentu berharap seluruh nelayan Kabupaten Pekalongan selalu diberikan kesehatan dan keselamatan saat bekerja. Namun BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi bentuk ikhtiar dan perlindungan, istilahnya sedia payung sebelum hujan,” ungkapnya.
Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah kepesertaan nelayan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 1.525 peserta. Sementara pada tahun 2026 mengalami penurunan menjadi 984 peserta mandiri.
Sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah, pada tahun 2026 Pemkab Pekalongan memberikan bantuan kepesertaan asuransi nelayan bagi 485 orang nelayan.
“Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak nelayan yang mendapatkan jaminan perlindungan kerja sehingga dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang,” jelasnya.
Ia menambahkan, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan telah dirasakan secara nyata oleh masyarakat nelayan. Pada tahun 2025, tercatat pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia sebanyak tiga klaim dengan total nominal Rp. 210 juta. Sedangkan pada tahun 2026 terdapat satu klaim sebesar Rp.70 juta.
Sementara itu, pembayaran klaim Jaminan Kematian pada tahun 2025 tercatat sebanyak 15 klaim dengan total Rp.630 juta, dan pada tahun 2026 terdapat satu klaim sebesar Rp.42 juta.
“Data tersebut menunjukkan bahwa program asuransi nelayan benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga nelayan yang mengalami musibah,” tuturnya.
Selain nelayan, Sukirman menyebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah kelompok rentan lainnya, seperti marbot atau penjaga masjid, buruh tani cengkeh, petani tembakau, hingga ke depan direncanakan menyasar tukang bangunan, penarik becak, buruh gendong pasar, dan ojek non-online. Menurutnya, langkah tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat Kabupaten Pekalongan.
“Ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat, sekaligus mengimbangi pembangunan manusia dan pembangunan infrastruktur,” katanya.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Pekalongan, Eddy Prabowo menjelaskan bahwa Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Pekalongan menyampaikan, program perlindungan sosial bagi nelayan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi para pekerja sektor perikanan yang setiap hari menghadapi risiko tinggi di laut.
“Syukur alhamdulillah tahun 2026 melalui APBD, kita menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. Kabupaten Pekalongan ada 900 sekian nelayan yang diasuransikan. Sesuai Pergub, karena keterbatasan pendanaan, Kabupaten Pekalongan membantu sekitar 40 persen atau kurang lebih 485 nelayan melalui APBD, sedangkan sisanya dibantu APBD Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk stimulan dari pemerintah agar para nelayan nantinya mau melanjutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri setelah masa bantuan berakhir.
“Ini diampu pemerintah tidak selamanya. Harapan kami, setelah satu tahun dibantu, kepesertaannya tetap dilanjutkan mandiri. Karena kita tidak pernah tahu musibah atau kecelakaan datang kapan. Paling tidak keluarga di rumah bisa merasa lebih tenang,” katanya.
Pihaknya juga mendorong para nelayan yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) agar terus aktif melanjutkan kepesertaan BPJS secara mandiri. Dinlutkan berharap para peserta yang hadir dapat menjadi perpanjangan informasi kepada rekan-rekan nelayan lainnya.
“Jangan sampai ikutnya hanya satu tahun. Sayang sekali kalau datanya sudah masuk lalu tidak dilanjutkan. Kami berharap bapak-bapak yang hadir bisa menyampaikan kepada teman-temannya bahwa ini penting untuk jaminan sosial dan perlindungan kerja,” tuturnya.
( LELES )
____________________________________________
