Pemkab Poso Raih WTP Atas LKPD 2025, Bupati Verna Apresiasi Kerja Perangkat Daerah.

Sulteng,Kabupaten Poso,http://tipikorInvestigasinews.d–
Pemerintah Kabupaten Poso kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut diserahkan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM, pada kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Palu, Selasa (26/5/2026).

Kegiatan penyerahan LHP dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, I Putu Wisudhanthara, dan dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala BPKAD se-Sulawesi Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan memperhatikan empat aspek utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Selain memberikan opini, BPK juga menyampaikan hasil pemeriksaan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025, seluruh pemerintah daerah yang hadir berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah daerah tersebut meliputi Pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Buol, Tolitoli, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut, Tojo Una-Una, Poso, dan Banggai Kepulauan.

Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah, di antaranya terkait perencanaan dan penganggaran APBD, pengelolaan kas, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, pembayaran honorarium, hingga kualitas dan kuantitas pekerjaan belanja modal.

BPK RI berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah bersama DPRD untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sementara itu, Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang, M.PSDM, yang mewakili seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Bupati Verna menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterima bukan sekadar ukuran kepatuhan terhadap regulasi, melainkan menjadi instrumen evaluasi penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat.

“Atas nama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, kami menyadari bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK merupakan masukan yang sangat berharga. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara sungguh-sungguh, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati Verna dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bupati Poso menyampaikan bahwa komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, di tengah berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi saat ini. Menurutnya, tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik berkualitas dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Verna juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, khususnya Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta seluruh aparatur pemerintah yang telah bekerja keras dalam penyusunan laporan keuangan dan mendukung kelancaran proses pemeriksaan. Ia berharap sinergi yang telah terjalin baik antara pemerintah daerah dan BPK dapat terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel dan terpercaya.(Koinfo/Arsyad).