Pekalongan, Jawa Tengah, tipikorinvestigasinews.id – Aliansi Cipayung Pekalongan Raya resmi melayangkan, 13 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan dalam aksi unjuk rasa yang digelar belum lama ini.
Dari total tuntutan tersebut, dua di antaranya menyoroti isu nasional, sementara 11 lainnya berfokus pada permasalahan lokal.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Iman, menegaskan bahwa isu lokal paling mendesak yang harus segera ditangani pemerintah adalah mitigasi bencana serta penanganan darurat sampah.
Menurutnya, kedua persoalan tersebut menjadi sorotan utama mahasiswa karena hingga kini penanganannya dinilai belum optimal.
“Banyak desa di Kabupaten Pekalongan masih mengalami penumpukan sampah. Pengelolaannya belum maksimal, dan langkah konkret dari pemerintah juga belum terlihat.”
“Begitu juga dengan persoalan bencana, belum ada upaya mitigasi yang jelas,” ujar Iman usai menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin (8/9/2025).
Untuk memastikan aspirasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti, Aliansi Cipayung Pekalongan Raya membentuk tim riset yang akan turun langsung ke desa-desa.
Tim ini bertugas, memantau sejauh mana pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah konkret terkait penanganan sampah dan bencana.
Iman menambahkan, pemerintah melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan telah menetapkan tenggat waktu hingga Desember mendatang untuk menunjukkan progres penyelesaian.
“Kami akan mengawal terus. Nanti di bulan Desember, kita lihat sejauh mana Pemkab Pekalongan sudah menjalankan tahapan-tahapannya,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Pekalongan menegaskan, komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas layanan publik di Kabupaten Pekalongan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang datang dengan cara santun dan konstruktif.
“Saya berterima kasih, kepada seluruh mahasiswa yang telah memberikan masukan dengan komunikasi yang baik. Insyaallah, apa yang belum baik akan kami perbaiki lagi demi kemajuan Kabupaten Pekalongan,” ujarnya.
Bupati Pekalongan mengatakan, masukan dari mahasiswa tidak akan berhenti pada tataran diskusi. Pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai isu yang disampaikan, baik soal pembangunan, transparansi anggaran, hingga penanganan persoalan sampah.
Menurutnya, Pemkab Pekalongan telah menyiapkan langkah konkret, salah satunya melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat dari desa hingga kabupaten.
“Dengan mekanisme tersebut, aspirasi warga dapat diakomodasi secara transparan dan menjadi dasar perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Terkait isu lingkungan, Fadia menegaskan, bahwa pemerintah daerah sedang menyiapkan tempat pemrosesan akhir (TPA) baru untuk mencegah darurat sampah seperti yang dialami daerah tetangga.
“Pemindahan TPA kami lakukan dengan persiapan matang agar tidak menimbulkan penolakan. Ini penting, supaya masyarakat merasa aman dan nyaman,” jelasnya.
Selain itu, tuntutan mahasiswa yang berkaitan dengan kebijakan pusat juga akan segera disampaikan ke DPR RI.
“Apa yang kita tandatangani bersama hari ini, akan langsung dibawa ke Jakarta agar bisa segera dibaca pemerintah pusat,” tambah Fadia.
Bupati berharap, sinergi positif antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah terus terjalin dalam suasana kondusif.
“Dengan komunikasi yang baik, kita bisa sama-sama membangun Pekalongan yang lebih maju dan Indonesia yang lebih kuat,” pungkasnya.
( LELES )
____________________________________________