Kotawaringin Barat,http://tipikorinvestigasinews.id–
Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi bagi seluruh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Rabu (10/06/2026).
Dalam arahannya, Dinas PUPR Suryadi S.T.,M.T., menekankan bahwa tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha jasa konstruksi.
“Sebagai mitra strategis pemerintah, kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati. Tertib usaha dan tertib penyelenggaraan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Saya meminta komitmen nyata dari seluruh BUJK untuk terus meningkatkan standar profesionalisme dan akuntabilitas kerja,” tegasnya.
Selain kepada pelaku usaha jasa konstruksi, penekanan juga diberikan kepada seluruh pengelola proyek di lingkungan Dinas PUPR, mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), hingga tenaga pengawas lapangan.
Mereka diminta untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kedisiplinan secara maksimal guna memastikan setiap pekerjaan konstruksi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“PPK, PPTK, dan pengawas merupakan garda terdepan dalam pengendalian proyek di lapangan. Tingkatkan fungsi kedisiplinan dan pengawasan agar seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan,” lanjutnya.
Dinas PUPR juga menekankan pentingnya pemenuhan standar legalitas usaha, penerapan K4 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keberlanjutan), hingga tertib administrasi pelaporan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa melalui sistem digital, seperti Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP), yang harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tepat waktu.
Melalui penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi, diharapkan seluruh pelaksanaan proyek konstruksi dapat memberikan hasil yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan yang akuntabel dan berintegritas di Kabupaten Kotawaringin Barat.(Jurnalis AGM).
____________________________________________
