Sekadau ,tipikorinvestigasinews.id – Sabtu, 06 Desember 2025 – Provinsi Kalimantan Barat.
Dugaan praktik tebang pilih dalam penindakan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sungai Ayak kembali mencuat. Sejumlah informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa para pekerja PETI yang tidak memberikan setoran diduga lebih rentan untuk ditangkap, sementara pekerja yang disebut rutin memberikan setoran justru terkesan tetap dapat beroperasi.
Informasi tersebut disampaikan oleh seorang sumber berinisial A, yang meminta agar identitasnya tidak dipublikasikan demi alasan keamanan. Menurut sumber tersebut, sebagian pekerja merasa diperlakukan tidak adil karena adanya dugaan perbedaan perlakuan di lapangan.
Pada Jumat, 2 Desember 2025, pantauan awak media menunjukkan keberadaan sejumlah lanting dan mesin tambang yang masih beroperasi di kawasan Dusun Sebedau, Desa Belitang Satu hingga Desa Entabuk, di sepanjang Sungai Kapuas. Aktivitas penambangan tersebut tampak berlangsung tanpa gangguan, sehingga memunculkan dugaan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan atau pembiaran.
Situasi ini menguatkan persepsi masyarakat tentang kemungkinan adanya sistem setoran yang membuat sebagian penambang merasa mendapat “pengamanan” tertentu.
Sebelumnya, pada Kamis 23 Oktober 2025, jajaran Polres Sekadau melakukan operasi penertiban PETI di aliran Sungai Kapuas, Desa Belitang Satu, Kecamatan Belitang. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pekerja berinisial R (43) yang diduga tengah melakukan penambangan tanpa izin.
Kasat Reskrim Polres Sekadau, IPTU Zainal Abidin, dalam keterangan sebelumnya menjelaskan bahwa R bekerja tanpa izin dan mengaku beraktivitas di lahan milik seseorang berinisial AK, namun tidak mengetahui siapa pemodal utamanya. Pernyataan ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari sebagian masyarakat mengenai pihak-pihak yang diduga berada di balik aktivitas PETI.
Di sisi lain, berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, aktivitas PETI di Sungai Ayak diduga melibatkan pemodal tertentu yang kerap disebut sebagai “9 Naga” serta pihak-pihak yang berkaitan dengan distribusi bahan bakar solar di kawasan tersebut. BPH Migas Diminta Publik Audit Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi oleh Oknum Agen Premium minyak solar APMS(KOMPAK)(APMS)apung tersebut.
Meskipun penindakan pernah dilakukan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal dan sejumlah lanting masih terlihat beroperasi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran sebagian warga terkait efektivitas penegakan hukum, serta memunculkan asumsi bahwa para pekerja yang ditangkap bisa saja menjadi pihak yang tidak memiliki perlindungan atau tidak terlibat dalam mekanisme setoran tertentu. Namun, dugaan tersebut membutuhkan klarifikasi dari pihak berwenang.
Situasi ini juga menimbulkan persepsi di masyarakat mengenai adanya praktik “pembinaan berbayar” bagi para penambang, meskipun belum terdapat bukti resmi yang dapat menguatkan klaim tersebut. Sumber A menilai bahwa penegakan hukum yang tidak menyentuh akar permasalahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja PETI.
Komitmen Redaksi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut atau diduga terkait dalam pemberitaan masih dalam proses upaya konfirmasi.
Redaksi Tipikor Investigasi News berkomitmen menjalankan prinsip cover both sides, serta membuka ruang bagi hak jawab, hak koreksi, dan hak klarifikasi dari seluruh pihak sebagaimana diatur dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
Warta Humas Kalbar: Rabudin Muhammad
Sumber: A. ATN
____________________________________________