JAKARTA – Tipikorinvestigasinews.id-Pendiri Pejuang Pendidikan Indonesia Dr. Iswadi, M.Pd. mengatakan Pendidikan adalah hak dasar setiap individu, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas seharusnya tidak terhalang oleh faktor ekonomi. Di Indonesia, ketidakmerataan kualitas pendidikan antara daerah, serta keterbatasan biaya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, muncul berbagai solusi, salah satunya adalah melalui lembaga pinjaman pendidikan. Namun, apakah lembaga pinjaman pendidikan benar-benar menjadi solusi untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan? Karena Lembaga pinjaman pendidikan, seperti yang sering kita lihat, menawarkan pinjaman kepada mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang secara ekonomi terbatas untuk dapat mengakses pendidikan tinggi, yang seharusnya menjadi hak mereka. Namun, meskipun niatnya baik, keberadaan lembaga pinjaman pendidikan ini tidak selalu menjadi solusi yang efektif dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan.Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Kamis 20 Maret 2025
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan salah satu masalah utama yang muncul adalah ketimpangan akses. Tidak semua individu memiliki kemampuan atau informasi yang cukup untuk mengakses layanan pinjaman pendidikan. Mereka yang tinggal di daerah terpencil atau kurang berkembang mungkin tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang lembaga pinjaman pendidikan, apalagi persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, meskipun pinjaman pendidikan dapat membantu mahasiswa untuk menuntut ilmu, beban hutang yang harus mereka bayar setelah lulus bisa menjadi masalah yang besar, terutama jika mereka tidak segera mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan mereka.
Di sisi lain, lembaga pinjaman pendidikan sering kali memberlakukan bunga yang tinggi, yang pada akhirnya akan memperburuk keadaan ekonomi para peminjam. Seseorang yang sudah berutang untuk biaya pendidikan, dan kemudian harus membayar kembali pinjaman tersebut dengan bunga yang tinggi, berisiko jatuh dalam siklus utang yang sulit untuk diputus. Ini bukanlah situasi yang ideal, karena pendidikan yang seharusnya membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik justru memberikan beban ekonomi yang berat.
Selain itu, keberadaan lembaga pinjaman pendidikan lebih menekankan pada prinsip individualisme daripada keberlanjutan sosial. Pendidikan yang berkeadilan seharusnya tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperhatikan dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Pinjaman pendidikan tidak menyelesaikan masalah dasar ketidakmerataan dalam sistem pendidikan kita. Faktanya, lembaga pinjaman lebih berfokus pada cara menyediakan dana untuk mahasiswa daripada mencari solusi untuk perbaikan struktural dalam pendidikan itu sendiri.
Akademisi yang juga politisi muda berdarah Aceh ini mengatakan Keberadaan lembaga pinjaman pendidikan juga tidak mengatasi masalah utama yang menyebabkan ketidakmerataan dalam pendidikan, yaitu kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan. Anak-anak yang bersekolah di daerah miskin atau terpencil mungkin tidak memiliki kualitas pendidikan yang memadai untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Mereka bahkan mungkin tidak dapat memenuhi persyaratan dasar untuk masuk perguruan tinggi, yang menyebabkan mereka terhalang untuk mengakses pinjaman pendidikan.
Sistem pendidikan yang adil dan merata harus mencakup perbaikan dalam kualitas pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau daerah tempat tinggal, harus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Solusi yang lebih efektif untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan bukan hanya melalui lembaga pinjaman pendidikan, tetapi melalui upaya untuk memperbaiki akses terhadap pendidikan berkualitas sejak dini.
Pendidikan yang berkeadilan harus bisa mengatasi masalah ketimpangan kualitas pendidikan, bukan hanya memindahkan beban biaya pendidikan kepada individu setelah mereka menyelesaikan studi. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua wilayah. Ini termasuk pemberian beasiswa, subsidi biaya pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar dan fasilitas di daerah-daerah yang kurang berkembang.
Salah satu solusi yang lebih berkelanjutan adalah dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini akan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi atau asal daerah, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Selain itu, pemerintah juga harus berfokus pada pembangunan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi lulusan perguruan tinggi, agar mereka tidak hanya berutang, tetapi juga memiliki peluang untuk hidup layak.
Dr. Iswadi, M.Pd. menegaskan meskipun lembaga pinjaman pendidikan bisa menjadi solusi sementara bagi beberapa mahasiswa, mereka tidak akan dapat menciptakan pendidikan yang berkeadilan dalam jangka panjang. Lembaga ini justru dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada, karena pinjaman pendidikan lebih cenderung membebani individu daripada menyelesaikan masalah mendasar dalam sistem pendidikan kita. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan, dibutuhkan solusi yang lebih holistik, yakni dengan memperbaiki kualitas pendidikan di semua level, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta memberikan akses yang lebih mudah dan merata bagi setiap individu yang ingin melanjutkan pendidikan.
(Ads)
____________________________________________
