Jakarta : Tipikorinvestigasinews.id-Pendiri Pejuang Pendidikan Indonesia Dr. Iswadi, M.Pd. mengatakan Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Tak hanya itu, pendidikan juga menjadi faktor penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam konteks ini, pentingnya ijazah sebagai bukti sah kelulusan seorang siswa tentu tidak dapat dipandang sebelah mata. Namun, belakangan ini, terjadi peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Depok, yaitu penahanan ijazah oleh pihak sekolah kepada siswa-siswi yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka di SMKN 3 Kota Depok.Hal tersebut disampaikan , Dr. Iswadi, M. Pd. kepada wartawan, Senin 27 Januari 2025
Tindakan penahanan ijazah ini menjadi sorotan publik, dan berbagai pihak mulai mengungkapkan keprihatinan mereka, termasuk Dr. Iswadi, M.Pd, seorang praktisi pendidikan yang telah lama berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dalam pernyataannya, Dr. Iswadi menegaskan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti harus turun tangan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan ini, guna melindungi hak siswa dan memastikan kelancaran proses pendidikan di tanah air.
Kasus penahanan ijazah yang terjadi di SMKN 3 Kota Depok bermula dari adanya tunggakan biaya yang belum dibayar oleh sejumlah siswa. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap siswa yang lulus sudah menyelesaikan kewajiban finansial mereka, baik berupa biaya pendidikan, biaya ujian, atau kewajiban lainnya. Namun, dalam kasus ini, beberapa siswa merasa keberatan dengan tindakan penahanan ijazah tersebut karena menurut mereka, tindakan tersebut sangat merugikan dan menghambat langkah mereka ke dunia kerja.
Beberapa siswa yang terkena dampak penahanan ijazah ini telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak sekolah, namun solusi yang diberikan belum juga memuaskan. Alhasil, mereka merasa frustrasi karena ijazah yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai bukti kelulusan, justru ditahan dan tidak diberikan. Ini tentunya merugikan siswa, karena tanpa ijazah, mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau melamar pekerjaan.
Dr. Iswadi, yang telah lama terlibat dalam dunia pendidikan, mengungkapkan bahwa penahanan ijazah yang terjadi di SMKN 3 Kota Depok merupakan pelanggaran terhadap hak dasar siswa. Menurutnya, sekolah seharusnya tidak menjadikan biaya pendidikan sebagai alasan untuk menahan ijazah seorang siswa. Meskipun sekolah berhak untuk meminta pembayaran biaya pendidikan, penahanan ijazah bukanlah solusi yang tepat. Siswa yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka dan telah lulus harus diberikan hak mereka atas ijazah tanpa adanya syarat pembayaran terlebih dahulu.
“Penahanan ijazah ini tidak hanya merugikan siswa, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dan ketegangan antara pihak sekolah dan orang tua. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak pendidikan, kita harus memastikan bahwa setiap siswa yang sudah menempuh pendidikan dan lulus, mendapatkan hak mereka atas ijazah. Ini adalah masalah yang seharusnya tidak dibiarkan begitu saja,” ungkap Dr. Iswadi.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi menambahkan bahwa hal ini juga dapat menjadi preseden buruk bagi sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai negara dengan sistem pendidikan yang beragam, ketegasan dalam menjalankan regulasi pendidikan sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Terlebih lagi, dengan adanya penahanan ijazah, siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya menjadi terhambat dalam meraih masa depan mereka, baik itu untuk melanjutkan studi atau mencari pekerjaan.
Dr. Iswadi meminta agar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti , segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Penahanan ijazah siswa, menurutnya, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena dapat merusak kredibilitas sistem pendidikan yang ada. Menteri harus memastikan bahwa seluruh sekolah, khususnya SMKN 3 Kota Depok, memahami regulasi yang ada dan tidak boleh menghalangi hak siswa untuk menerima ijazah mereka.
Selain itu, Dr. Iswadi juga berharap agar pihak kementerian dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan di tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK), agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang. Di samping itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap sekolah-sekolah dalam menangani masalah keuangan, khususnya terkait dengan biaya pendidikan, perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak siswa tidak terganggu oleh masalah administratif atau keuangan.
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Kasus penahanan ijazah yang terjadi di SMKN 3 Kota Depok merupakan sebuah peringatan penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Penahanan ijazah bukanlah solusi yang tepat untuk masalah keuangan yang dihadapi oleh sekolah. Sebaliknya, masalah tersebut harus diselesaikan melalui pendekatan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip keadilan. Dr. Iswadi, M.Pd, mengingatkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan siswa dan dunia pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Hanya dengan cara ini, pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih adil bagi seluruh siswa, tanpa terkecuali. (*)
Editor : ads
____________________________________________
