Muratara,tipikorinvestigasinews.id –
Hasil investigasi tim Tipikor Investigasi News.id menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Sejumlah perjalanan dinas pejabat dan staf Kominfo Muratara diduga kuat dilakukan bukan untuk kepentingan kedinasan, melainkan urusan pribadi. Meski demikian, perjalanan tersebut tetap tercatat resmi dengan surat tugas dan SPJ yang cair.
Dugaan Perjalanan Dinas Urusan Pribadi
1. Kasubag Kominfo ke Padang, Sumbar
Seorang Kasubag Kominfo Muratara diketahui melakukan perjalanan dinas ke Kota Padang, Sumatera Barat. Narasumber menyebut memang ada pegawai yang berangkat ke Padang, namun tujuan kegiatan tidak jelas. Dugaan kuat keberangkatan itu untuk urusan pribadi, meski tetap difasilitasi dengan surat tugas.
2. Kasubag Kepegawaian ke Lampung Timur
Kasubag Kepegawaian juga tercatat melakukan perjalanan dinas ke Lampung Timur dengan laporan kegiatan koordinasi Analisis Jabatan (ANJAB). Namun, sumber di lapangan menduga perjalanan tersebut tidak berkaitan dengan tugas kedinasan.
Publik mempertanyakan: mengapa koordinasi dilakukan ke luar provinsi, seperti Lampung atau Padang, bukan di Sumatera Selatan sebagai provinsi induk?
3. Bendahara Kominfo ke Palembang
Bendahara Kominfo Muratara disebut melakukan perjalanan dinas ke Palembang. Penelusuran tim mendapati keberangkatan itu diduga untuk keperluan pribadi (berobat), tetapi difasilitasi melalui anggaran perjalanan dinas.
4. Kasubag Keuangan ke Bengkulu
Kasubag Keuangan Kominfo juga terindikasi melakukan perjalanan dinas ke Bengkulu. Narasumber menyebut tujuan utamanya adalah mengikuti kuliah profesi, bukan urusan kedinasan. Meski begitu, biaya perjalanan tetap tercatat dalam SPJ resmi.
SPJ Diduga Fiktif
Menurut sumber di lapangan, hampir setiap minggu terdapat 1 hingga 4 SPJ perjalanan dinas di Kominfo Muratara. Namun, hanya sebagian kecil yang benar-benar terlaksana, sementara seluruh SPJ tetap dicairkan.
“Pertanyaannya, kemana anggaran SPJ yang tidak benar-benar dilaksanakan itu?” ujar salah satu narasumber yang meminta namanya dirahasiakan. —
Konfirmasi Redaksi
Tim Tipikor Investigasi News.id telah meminta klarifikasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Dinas Kominfo Muratara, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban resmi.
Sementara itu, Bendahara Kominfo telah memberikan keterangan, meski hanya sebagian dan belum menjawab keseluruhan persoalan yang dipertanyakan publik – Ruang Hak jawab
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Dinas Kominfo Muratara agar pemberitaan ini berimbang sesuai dengan kaidah jurnalistik dan kode etik pers.
Tim Media Tipikor Investigasi News.id (M. Ali Kosim)
____________________________________________
