FMPK-AS Nilai Setahun Kepemimpinan Bupati Aceh Singkil Gagal Total.

Aceh Singkil,Tipikorinvestigasinews.id–
Forum Mahasiswa Peduli Kebijakan Aceh Singkil (FMPK-AS).Dengan tegas menyatakan bahwa satu tahun kepemimpinan Bupati Aceh Singkil,Oyon Hamzah,merupakan kegagalan nyata. Alih-alih menghadirkan perubahan dan perbaikan,Pemerintahan yang berjalan justru dinilai stagnan, lamban, serta jauh dari kepentingan rakyat,Minggu {08/02/2026}.

Kegagalan paling mencolok menurut FMPK-AS, terlihat dari molornya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).Tanpa alasan yang rasional dan dapat diterima publik. Dampaknya roda Pemerintahan tersendat,berbagai program pembangunan terbengkalai.Dan masyarakat terpaksa menanggung akibat dari lemahnya,tata kelola Pemerintahan Daerah.

Ketua FMPK-AS,M.Yunus,menegaskan bahwa keterlambatan APBK bukan sekadar persoalan teknis.Melainkan cerminan krisis kepemimpinan.
Satu tahun memimpin, tapi APBK saja tidak mampu diselesaikan tepat waktu. Ini bukan salah sistem ini salah kepemimpinan,tegas M.Yunus kepada awak media.

Di bidang pendidikan FMPK-AS menyoroti program Sekolah Rakyat yang sebelumnya diklaim sebagai program pro-rakyat.Namun kini dinilai terancam gagal total. Hingga saat ini, belum ada kejelasan konsep,kesiapan sarana.Maupun keberpihakan anggaran yang serius. Program tersebut lebih terlihat sebagai jargon politik ketimbang, kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak pada masa depan rakyat kecil.

Selain itu FMPK-AS menilai selama satu tahun berjalan,Pemerintah Daerah lebih disibukkan dengan urusan kepentingan pribadi dan kelompok.Kekuasaan dibandingkan menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.Orientasi kebijakan dinilai elitis,tidak menyentuh kebutuhan riil rakyat.Serta minim empati terhadap kondisi sosial ekonomi Aceh Singkil.

Kondisi infrastruktur di berbagai wilayah juga menjadi sorotan tajam.Jalan rusak dan berlubang,akses Desa yang terisolasi.Serta fasilitas publik yang terbengkalai dinilai sebagai bukti nyata. Absennya keseriusan Pemerintah Daerah dalam membangun Daerah.

Lebih ironis lagi persoalan plasma perkebunan hingga kini belum menemukan kejelasan.Hak-hak masyarakat yang seharusnya dilindungi justru digantung tanpa kepastian. Menunjukkan lemahnya keberanian Pemerintah Daerah,dalam menghadapi kepentingan korporasi.

Jika dalam satu tahun yang dirasakan rakyat hanyalah janji, pembiaran, dan kegagalan.Maka kami tidak ragu menyebut kepemimpinan ini gagal.Ini adalah penilaian objektif, bukan sentimen,jelas M.Yunus.

Lanjut FMPK-AS menegaskan pernyataan ini merupakan peringatan keras kepada Bupati Aceh Singkil.Agar segera melakukan evaluasi menyeluruh, menghentikan kebijakan yang hanya menguntungkan elite.Serta membuka ruang pertanggungjawaban kepada publik secara jujur dan transparan.

FMPK-AS juga mengingatkan apabila kondisi ini terus dibiarkan.Maka gelombang ketidakpercayaan rakyat terhadap Pemerintah Daerah,akan semakin besar dan berpotensi sulit dibendung.{syah}.