Jakarta,tipikorinvestigasinews.id– Ucapan Gus Miftah yang dilontarkan kepada seorang penjual es teh bernama Sunhaji saat berceramah di Magelang, Jawa Tengah, pada 20 November 2024, menjadi perbincangan hangat di publik. Candaan yang dianggap merendahkan tersebut memicu gelombang petisi yang mendesak pencopotannya dari jabatan Utusan Khusus Presiden.
Hingga Jumat (6/12/2024) pukul 07.24 WIB, tujuh petisi yang tersebar di situs Change.org telah mengumpulkan lebih dari 222.000 tanda tangan. Petisi yang paling banyak mendapat dukungan berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden”, dengan lebih dari 209.000 tanda tangan.
Isi Pernyataan yang Kontroversial
Dalam video yang viral di media sosial, Gus Miftah terlihat menyindir Sunhaji dengan kalimat: *”Es tehmu jik okeh ra? Masih? Ya kono didol **.” Candaan itu awalnya mengundang tawa hadirin, tetapi setelah videonya tersebar, banyak yang menganggap ucapan tersebut tidak pantas dan menghina pedagang kecil.
Respon Publik dan Pemerintah
Petisi yang muncul menuntut Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Gus Miftah dari jabatannya demi menjaga integritas pemerintah. “Ucapan ini tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi oleh pemerintah, khususnya dalam mendukung rakyat kecil,” tulis penggagas petisi.
Sementara itu, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Ujang Komarudin, menyatakan bahwa keputusan terkait jabatan Gus Miftah adalah hak prerogatif Presiden. “Presiden akan mempertimbangkan semua masukan dari publik sebelum mengambil langkah selanjutnya,” kata Ujang pada Rabu (4/12/2024).
Gus Miftah Meminta Maaf
Setelah kontroversi meluas, Gus Miftah akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik dan Sunhaji. Ia mengaku candaan tersebut tidak dimaksudkan untuk merendahkan, namun hanya spontanitas yang disalahpahami. “Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas ucapan yang telah melukai hati masyarakat,” ungkapnya.
Tuntutan Transparansi dan Etika
Kejadian ini mengundang banyak pihak untuk mengevaluasi perilaku pejabat publik. Aktivis sosial menilai peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pejabat dengan jabatan strategis harus menjaga tutur kata, khususnya dalam forum publik.
Hingga kini, publik masih menunggu keputusan Presiden Prabowo terkait desakan pencopotan Gus Miftah. Polemik ini juga menjadi bahan diskusi luas di berbagai media dan ruang publik, menandakan pentingnya sensitivitas dalam menjaga etika publik.
Tim-Investigasi
____________________________________________