Jakarta: Tipikorinvestigasinews.id-Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI) Dr. Iswadi, M.Pd mengatakan Pentingnya pemisahan antara jabatan politik dan jabatan struktural dalam pemerintahan telah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan akademisi dan pemerhati kebijakan publik, yang menyoroti isu rangkap jabatan yang banyak dilakukan oleh pejabat publik. Menurut Dr Iswadi evaluasi terhadap praktik ini perlu dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, mengingat dampak besar yang dapat ditimbulkan bagi kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.Hal tersebut disampaikan nya kepada wartawan, Kamis 6 Maret 2025
Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut mengatakan Rangkap jabatan oleh pejabat publik bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak lama, kita menyaksikan fenomena di mana seorang pejabat di satu lembaga negara atau pemerintah juga menduduki jabatan di sektor lain, baik itu di perusahaan BUMN, partai politik, maupun lembaga swadaya masyarakat. Meskipun diatur dalam peraturan perundang-undangan, kenyataannya hal ini kerap menimbulkan pertanyaan besar mengenai potensi konflik kepentingan dan kualitas pengambilan keputusan yang objektif.
Menurut Dr. Iswadi, rangkap jabatan dapat menciptakan ruang bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketika seorang pejabat memiliki dua atau lebih jabatan penting, seringkali kepentingan pribadi atau golongan lebih mendominasi dibandingkan dengan kepentingan publik. Hal ini berpotensi mengurangi fokus dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Alih-alih memprioritaskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, pejabat yang merangkap jabatan cenderung terjebak dalam dinamika politik yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, rangkap jabatan juga berpotensi menambah beban kerja yang berlebihan bagi pejabat tersebut. Pemerintahan yang efisien membutuhkan pejabat yang dapat memberikan perhatian penuh terhadap tugas yang diembannya. Ketika seorang pejabat terbagi perhatian dan tanggung jawabnya antara beberapa jabatan, kualitas keputusan yang diambil pun dapat terganggu. Ketidakfokusan ini berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak terarah atau bahkan kontradiktif dengan kebijakan lainnya. Sebagai contoh, seorang menteri yang juga menjabat sebagai pengurus partai politik dapat terjebak dalam keputusan-keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan nasional.
Selain itu, rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik bisa menambah ketimpangan dalam pemerintahan. Hal ini mengarah pada konsentrasi kekuasaan yang lebih besar di tangan individu tertentu, yang berisiko menyuburkan budaya oligarki dan memperburuk distribusi kekuasaan di negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kredibilitas pemerintah di mata publik, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi stabilitas politik dan sosial.
Sebagai solusi, Dr. Iswadi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait rangkap jabatan para pejabat publik. Evaluasi ini penting agar kita bisa melihat sejauh mana praktik ini mempengaruhi kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah dengan melakukan audit terhadap semua pejabat publik yang merangkap jabatan di sektor lain, baik di sektor pemerintahan maupun di luar pemerintahan.
Selain itu, Dr. Iswadi juga menyarankan agar Presiden Prabowo memberikan perhatian lebih kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur soal rangkap jabatan. Jika memang ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam regulasi yang ada, maka perlu dilakukan perbaikan segera. Regulasi yang lebih tegas dan jelas mengenai batasan rangkap jabatan akan sangat membantu dalam menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemerintah harus bisa memberikan contoh yang baik dalam hal pemisahan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.
Namun, Dr. Iswadi juga menyadari bahwa tidak mudah untuk mengubah kebiasaan lama yang sudah mendarah daging dalam politik Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen kuat dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya untuk menyelesaikan masalah ini. Komitmen tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konkret dan langkah-langkah yang berani, meskipun bisa jadi menghadapi tantangan besar di lapangan.
Tidak hanya itu, publik juga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan ini. Sebagai warga negara, kita perlu terus mengawasi jalannya pemerintahan dan menuntut agar setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat. Masyarakat juga harus lebih kritis terhadap para pejabat publik yang terlibat dalam rangkap jabatan, mengingat potensi dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik ini.
Pada akhirnya, Dr. Iswadi mengajak semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia. Pemisahan antara jabatan politik dan jabatan struktural bukan hanya sekadar langkah administratif, melainkan sebuah upaya untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pejabat publik benar-benar berdasarkan pada kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dengan adanya evaluasi yang cermat terhadap rangkap jabatan, diharapkan Indonesia bisa menuju pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
(Ads)
____________________________________________
