Nias Selatan,http://tipikorinvestigasinews.id – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Hilisondrekha, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, kini resmi memasuki tahap audit oleh Inspektorat Kabupaten Nias Selatan. Audit tersebut mencakup penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 hingga 2024.
Mewakili pelapor, Jufer Ziraluo, S.H., menyampaikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Daerah melalui Inspektorat dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut. Hal itu disampaikannya kepada Tim, Sabtu (30/5/2026).
Pada hari yang sama, sekitar pukul 10.00 WIB, tim auditor Inspektorat tiba di Desa Hilisondrekha untuk melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh. Audit dilakukan melalui pengecekan fisik sejumlah pembangunan desa serta penelusuran administrasi penggunaan anggaran selama kurun waktu empat tahun terakhir.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, khususnya Bupati dan Wakil Bupati bersama Inspektorat, dalam mengedepankan kepentingan masyarakat serta menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.
Dalam proses audit tersebut, turut hadir Camat Telukdalam, koordinator tim auditor beserta anggota, Kepala Desa Hilisondrekha bersama perangkat desa, serta sejumlah warga yang mengikuti jalannya pemeriksaan.
Masyarakat berharap audit dapat berjalan secara objektif, transparan, dan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Warga juga meminta agar hasil audit nantinya dipublikasikan secara terbuka guna menghindari spekulasi dan menjaga kepercayaan publik.
“Harapan kami, seluruh penggunaan dana desa dapat diperiksa secara menyeluruh dan transparan, sehingga tidak ada lagi keraguan di tengah masyarakat,” ujar Jufer.
Selain itu, masyarakat juga mendorong agar aparat penegak hukum turut mengawal proses ini hingga tuntas. Beberapa lembaga yang diharapkan berperan aktif antara lain Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepolisian, serta lembaga pengawasan seperti BPK dan KPK.
Kasus ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Warga pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga selesai, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.
Sumber: berita:p ndruru
Pewarta:faozatulo buulolo
____________________________________________
