Aceh Timur,tipikorinvestigasinews.id– Saiful Anwar, Ketua Ormas DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur, mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap masalah dalam pengelolaan anggaran daerah. Saiful Anwar menegaskan bahwa temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran yang harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
“Temuan BPK ini jelas menunjukkan adanya ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kami mendesak para pihak terkait, baik Kepala SKPK, Kepala Dinas PUPR, maupun Ketua TAPK, untuk segera memproses rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Saiful dalam pernyataannya.(4/12/2024)
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengungkap sejumlah kelebihan pembayaran yang melibatkan belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp586,5 juta, belanja perjalanan dinas sebesar Rp129,9 juta, serta kelebihan pembayaran proyek di Dinas PUPR senilai Rp2,6 miliar. Selain itu, denda keterlambatan proyek yang belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1 miliar menjadi sorotan utama.
Saiful menekankan bahwa ketidakpatuhan dalam pengelolaan anggaran daerah bisa berdampak buruk pada pelayanan publik dan pembangunan di Aceh Timur. “Pemerintah harus menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat pengelolaan keuangan yang tidak profesional,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa BPK telah memberikan tenggat waktu 60 hari sejak laporan diterima untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan tidak segan-segan melaporkan pihak-pihak yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK kepada penegak hukum,” tegas Saiful.
Temuan BPK ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk membuktikan keseriusannya dalam memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat.
(Tim-Investigasi)
____________________________________________
