Jakarta” Tipikorinvestigasinews.id- Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (05/02/2025). Dalam pertemuan tersebut, Menkes Budi melaporkan perkembangan program cek kesehatan gratis yang akan mulai berjalan pada 10 Februari 2025 di puskesmas dan klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Rapat tadi membahas pembaruan program cek kesehatan gratis. Diputuskan oleh Presiden, program ini akan mulai berjalan pada 10 Februari di puskesmas dan klinik,” ujar Menkes Budi dalam keterangannya kepada media usai pertemuan.
Pemeriksaan Bertahap Sesuai Kelompok Usia
Menkes Budi menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk mencakup seluruh populasi, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme yang disesuaikan berdasarkan kelompok usia.
• Bayi dan balita: Pemeriksaan dilakukan saat berulang tahun, dengan toleransi satu bulan.
• Anak usia sekolah: Pemeriksaan dilakukan saat mereka masuk sekolah.
• Lokasi pemeriksaan: Program ini akan dilaksanakan di 10.000 puskesmas dan 15.000 klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Jenis pemeriksaan yang diberikan juga bervariasi sesuai tahapan usia. Untuk bayi baru lahir tersedia enam jenis screening, balita delapan jenis, anak usia sekolah 11 hingga 13 jenis, dewasa 19 jenis, dan lansia 19 jenis pemeriksaan.
“Salah satu yang baru dalam program ini adalah screening kesehatan jiwa. Mulai dari anak sekolah dasar (SD) sudah dilakukan pemeriksaan, karena berdasarkan survei kesehatan terbaru, satu dari 10 orang mengalami gangguan kecemasan atau depresi. Ini penting untuk kita deteksi lebih awal,” jelas Menkes Budi.
Selain itu, program ini juga mencakup pemeriksaan kanker bagi kelompok usia di atas 40 tahun, dengan fokus pada kanker payudara dan serviks untuk perempuan, serta kanker paru dan kolorektal untuk laki-laki.
Anggaran Awal Rp4,7 Triliun, Bisa Bertambah
Menkes Budi mengungkapkan bahwa program ini membutuhkan anggaran besar. Pemerintah awalnya menyiapkan Rp4,7 triliun, tetapi jumlah tersebut mengalami penyesuaian akibat berbagai prioritas belanja negara.
Meski begitu, Menkes Budi memastikan bahwa dana tahap awal tetap tersedia. Jika nantinya anggaran kurang, Kementerian Kesehatan akan mengajukan tambahan.
“Kalau memang butuh tambahan, kita akan ajukan. Karena saat ini banyak program prioritas yang juga perlu diperhatikan,” kata Menkes Budi.
Pewarta: Ansar kaperwil sulbar.
____________________________________________