TUMBIT MELAYU-Berau,Tipikorinvestigasinews.id – Masyarakat mengeluhkan dengan adanya Pembangunan jaringan irigasi permukaan di kampung meraang – Tumbit Melayu, kecamatan teluk Bayur, kabupaten Berau, Kalimantan Timur, di duga tidak transparan.
Terlihat pembangunan jaringan irigasi permukaan dengan nomor 02/PPK-PJIP.6/Meraang – Tumbit Melayu/SDA/APBD/X/2024. yang di kerjakan oleh CV D2 RIZQY dengan di biayai dengan anggaran Sebesar Rp. 3.467. 506.000,00 dari APBD 2024 Kabupaten Berau.
Pembangunan jaringan irigasi ini, meskipun bertujuan untuk memperbaiki fasilitas irigasi di kawasan tersebut, justru menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga, terutama pemilik lahan yang terdampak,Saluran irigasi yang sedang dibangun melewati sebagian besar lahan beberapa warga, yang merasa sangat dirugikan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya tentang rencana pembangunan tersebut.
Masyarakat sekitar sebagai petani yang enggan di sebutkan namanya mengungkapkan bahwa ia hanya mengetahui proyek tersebut setelah pekerjaan sudah berjalan, tanpa adanya izin atau komunikasi yang jelas dari pihak terkait. Ia menganggap pembangunan irigasi yang dilakukan tanpa proses musyawarah dan persetujuan tanah sebagai sebuah tindakan yang tidak adil dan merugikan haknya sebagai pemilik lahan.
“Saya dan masyarakat lainnya merasa sangat dirugikan. Proyek ini berdampak besar pada tanah kami, namun kami masyarakat tidak pernah diajak berdialog atau diberi informasi mengenai hal ini dari pemerintah desa dan RT tersebut,” ujar masyarakat yang enggan di sebutkan namanya dengan nada kecewa.
Tak hanya itu, masyarakat yang lainnya juga yang enggan di sebutkan namnya yang merasa di rugikan juga dan mengeluhkan banyaknya tanaman mereka seperti sawit, pisang, jeruk , kelapa dan pisang rusak dan mati sehingga pendapat mereka sebagai bertani semakin berkurang dengan adanya pembangunan irigasi sangat luas dan sangat dalam sehingga tidak ada akses para petani untuk menuju kelokasinya masing-masing
“Galian irigasi ini terlalu mepet dengan tanaman kami sehingga Kelapa sawit saya ada 8 pohon mati, pisang saya hampir rata – rata rusak belum jeruk, pohon kelapa, sampai pendapatan saya berkurang tiap bulannya dan akses kami tidak ada untuk ke kebun,”pungkasnya
“Selama ada pembangunan Drenase ini, pas datangnya banjir tahunan arus air di daerah kami sangat deras rumah kami goyang, dan mengancam keselamatan kami sehingga kami mengungsi hal ini juga disebebkan oleh penutupan gorong – gorong jalan, penutupan ini dilakukan pada saat proses pembangunan dan air yang begitu derasnya menghantam dinding jalan aspal dan tidak ada tempat keluarnya air sehingga air tersebut meluap kejalan dengan sangat deras,” tambahannya.
Selama kejadian ini warga melaporkan kejadian ini ke pemerintah kampung tumbit Melayu dan dampak – dampak ke masyarakat sehingga banyaknya masyarakat yang sangat di rugikan dan di respon cepat oleh BPK Kampung Tumbit Melayu.
Saat awak media konfirmasi ke Ketua RT 9 meraang Melalui via telfon WhatsApp membenarkan dengan adanya pembangunan Drenase dan ia juga sebelum pembangunan ia sudah izin dan konfirmasi ke warga yang mempunyai pemilik lahan dan mengatakan bahwa panjang Drenase kurang lebih 900 M dan di tambahkan jala usaha tani sepanjang 550 M
“Benar dengan adanya pembangunan Drenase di Tumbit Melayu, saya sebagai ketua RT 9 di muaranya ada RT 14 ada kena sedikit, saya langsung secara lisan kepemilik lahan langsung, bukan ke tua RTnya, dan ke semua warga ada juga saya sampaikan dan ada juga tidak saya sampaikan, tetap saya konfirmasi ke pemilik lahan sebelum kami kerja, dan panjang Drenase kurang lebih 900 M dan jalan usaha tani kurang lebih550 M dalam 1 anggaran,” kata ketua RT 9
Sementara itu kepala kampung tumbit Melayu saat awak media konfirmasi melalui telfon via WhatsApp membenarkan hal ini bahwa atas pembangunan Drenase sepanjang kurang lebih 300 M, tanaman masyarakat ada rusak dan mati dan menambahkan pembagunan jalan usaha tani dalam satu anggaran.
“Benar dengan adanya pembangunan Drenase sekiran 300 M di Tumbit Melayu, dan benar juga ada tanaman masyarakat yang mati dan rusak, dan ada juga membagunan jalan usaha tani dalam satu anggaran,” ungkapnya kepala kampung
Proyek pembangunan irigasi ini memang diharapkan dapat meningkatkan fasilitas pertanian di meraang – Tumbit melayu, namun komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah kampung dan pemilik lahan bisa berisiko menimbulkan ketegangan sosial. Keluhan yang muncul menunjukkan pentingnya koordinasi dan pemberitahuan yang jelas sebelum melakukan pembangunan yang melibatkan tanah milik pribadi.
Dalam hal ini pihak warga yang tanam tumbuhnya mati dan rusak yang merasa di rugikan meminta pertanggung jawaban yang mengerjakan proyek tersebut.
Saat awak media konfirmasi ke PUPR Kabid SDA Hendra via SMS WhatsApp untuk Menanyakan siapa PPK nya, ia hanya bungkam seribu bahasa.
Diharapkan, ke depannya, proyek serupa bisa melibatkan pihak-pihak yang terdampak dalam proses musyawarah, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pihak yang merasa dirugikan bisa mendapatkan solusi yang adil. BERSAMBUNG (*)
(Rogen)
____________________________________________
