TIPIKORINVESTIGASINEWS.ID — Kabupaten Tangerang.
Gelombang kekecewaan warga kembali mengarah ke Puskesmas Mekar Baru setelah keluarga seorang warga yang meninggal dunia ditolak meminjam ambulans pada Minggu, 23 November 2025. Alasan klasik “SOP” menjadi tameng petugas, sementara keluarga yang berduka terpaksa mencari bantuan lain di tengah situasi genting.
Keluarga almarhum/ah mengungkapkan bahwa mereka hanya ingin memindahkan jenazah dari Desa Merapit ke Desa Mekar Baru, namun petugas puskesmas menyatakan ambulans tidak boleh dipakai untuk mengangkut jenazah. Sikap ini sontak memicu kemarahan warga yang menilai pelayanan publik justru melukai rasa kemanusiaan.
Warga Menilai SOP Dijadikan Perisai, Bukan Panduan Pelayanan
Masyarakat menilai bahwa SOP sering dijadikan alasan untuk menolak pelayanan, bukan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan. Pada kasus ini, banyak warga menilai bahwa Puskesmas Mekar Baru gagal menunjukkan empati, bahkan sekadar memberikan jalan keluar bagi keluarga yang sedang menghadapi musibah.
Ketidakpekaan ini dinilai mempermalukan wajah pelayanan publik tingkat kecamatan, yang seharusnya menjadi garda terdepan bantuan masyarakat.
Desakan Menguat: Dinas Kesehatan Harus Turun Tangan
Situasi ini telah memantik seruan keras dari warga, tokoh masyarakat, hingga pegiat pelayanan publik. Mereka mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk segera mengambil sikap tegas, menertibkan SOP yang dinilai sudah usang, serta mengevaluasi kepemimpinan di Puskesmas Mekar Baru.
Warga meminta agar SOP ambulans puskesmas ditinjau ulang, dan kebijakan kaku yang merugikan masyarakat segera dihapus.
Puskesmas Bungkam, Publik Menunggu Pertanggungjawaban
Hingga berita ini dipublikasikan, Puskesmas Mekar Baru masih bungkam dan belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru memperbesar kemarahan warga, yang menilai pihak puskesmas seolah menghindar dari tanggung jawab moral dan administratif.
Masyarakat berharap pemangku kebijakan tidak lagi menutup mata. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik di tingkat kecamatan masih jauh dari standar kemanusiaan yang layak. Evaluasi menyeluruh bukan hanya diperlukan, tetapi mendesak, demi memastikan kasus memilukan seperti ini tidak kembali terjadi.
( A I N )
____________________________________________